BATAM TERKINI
BATAM Siagakan Belasan Alat Berat, Sejumlah Daerah Bersiap Sambut Banjir
Untuk mengantisipasi banjir dan longsor, Pemko Batam menyiapkan 14 alat dan beberapa unit sudah didistribusikan ke beberapa kecamatan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Yumasnur menyebut, untuk mengantisipasi banjir dan longsor, pihaknya menyiapkan 14 alat dan beberapa unit sudah didistribusikan ke beberapa kecamatan.
Bangun Waduk
Tak hanya Batam, Tanjungpinang juga mulai berbenah dengan menggali sejumlah parit serta pembersihan saluran drainase. Kepala Dinas PUPR Tanjungpinang Zulhidayat mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran air karena bisa mengakibatkan penyumbatan dan pendangkalan.
"Apalagi saat ini sudah masuk musim hujan ini, masyarakat bisa membantu menanggulangi banjir dengan hal sederhana, yakni tidak membuang sampah sembarangan," kata Zulhidayat.
Biaya pemeliharaan drainase, kata dia, bukan hal yang murah. Untuk tahun 2020 saja, kata dia, biaya perawatan dan normalisasi dreainase mencapai Rp 3 miliar.
Zulhidayat mengatakan, pihaknya saat ini terus memantau seluruh wilayah, terutama titik-titik potensi banjir dan memastikan seluruh alur air lancar.
Untuk jangka panjang, kata dia, pemerintah sedang membangun waduk di Jalan Pemuda, tepatnya di ujung polder Pemuda.
Anggaran pembangunan disiapkan oleh Kementerian PUPR sedangkan pembebasan lahan sekitar 1-2 hektare oleh Pemko Tanjungpinang.
“Kontruksi fisiknya on progress dan insya Allah tahun depan rampung,” katanya.
Kepala BPBD Tanjungpinangh Dedy juga menyebutkan, pihaknya sudah mendapat informasi dari BMKG dan pihaknya bersiaga menghadapi musim hujan.
Ia menyebut, sejumlah wilayah masih rawan banjir, seperti Perumahan Griya Puspandari Asri, Cendrawasih, dan Bhayangkara.
Dedy meminta masyarakat untuk melaporkan ke BPBD ke nomor telepon 219090771 jika terjadi banjir.
Sementara Pemkab Natuna juga mulai membentuk BPBD yang sebelumnya masih berada di bawah Dinas Pemadam Kebakaran.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembentukan BPBD ini sudah diajukan ke DPRD Natuna awal Agustus lalu.
"Akhir-akhir ini angka bencana alam seperti kecelakaan laut dan banjir kerap terjadi, makanya kami langsung menyiapkan Ranperda pembentukan BPBD ke DPRD. OPD ini harus berdiri sendiri, terpisah dari Dinas Damkar," ungkap Bupati Natuna Wan Siswandi kepada Tribun, kemarin.