Breaking News:

BATAM TERKINI

3 Perda Tentang Pajak dan Retribusi Bakal Diubah, DPRD Batam Mulai Bentuk Pansus

DPRD Kota Batam mulai membentuk Pansus Pembahasan Ranperda perubahan atas 3 Perda perihal pajak daerah dan 2 Perda retribusi.

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Tri Indaryani
ISTIMEWA
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mewakili Wali Kota Batam Muhammad Rudi memaparkan tanggapan setiap fraksi perihal perubahan sejumlah perda tersebut. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan atas 3 Perda perihal pajak daerah dan 2 Perda retribusi daerah memasuki babak baru.

Pada rapat paripurna yang dihadiri Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, DPRD Batam menetapkan Panitia Khusus (Pansus), Selasa (7/9/2021) malam sekira pukul 19.00 WIB.

Pansus diketuai Budi Mardianto dari fraksi PDI-Perjuangan sedangkan Ides Madri dari fraksi Golkar selaku Wakil Ketua.

Saat rapat, Amsakar yang hadir mewakili Wali Kota Batam Muhammad Rudi memaparkan tanggapan setiap fraksi perihal perubahan sejumlah perda tersebut.

"Pada prinsipnya, fraksi menyetujui agar Ranperda ini dibahas lebih lanjut," ucap Amsakar.

Sejatinya, fraksi di DPRD Batam juga memberikan telaah dan pandangan agar perubahan dikuti dengan penerapan yang sebagaimana mestinya. Dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

"Dalam rangka penyempurnaan substansi rumusan Ranperda ini pada tahapan berikutnya, kami berharap kerjasama yang baik dan harmonis selalu terjalin antara pihak legislatif dan eksekutif. Sehingga proses pembahasan ranperda ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan," papar Amsakar.

Baca juga: POLSEK Sekupang Batam Gelar Vaksinasi Covid-19 Pakai Sinovac, Begini Cara Daftarnya

Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan penjelasan perihal rencana perubahan tiga Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah serta dua Perda tentang Retribusi Daerah Kota Batam.

Rudi menyebutkan rencana yang diajukan oleh Pemko Batam ini seiring Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dan telah dijabarkan dalam sejumlah Peraturan Pemerintah.

“UU ini berimplikasi terhadap produk hukum yang ada di daerah. Sehingga, harus segera dilakukan penyesuaian,” terang Rudi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved