Breaking News:

KEPRI TERKINI

Kemenhub Kirim Surat Bahas Labuh Jangkar, DPRD Kepri: Harusnya Daerah Tersinggung

Anggota DPRD Kepri Onward Siahaan mendesak Gubernur Kepri gunakan aksesnya untuk mengambil langkah terkait surat Kemenhub tentang labuh jangkar.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Endra Kaputra
Anggota DPRD Kepri Onward Siahaan bereaksi atas surat yang dikeluarkan Dirjen Hubla Kemenhub terkait retribusi labuh jangkar. Ia meminta Gubernur Kepri menggunakan aksesnya terkait hal itu. 

Ia juga menyayangkan surat tersebut seakan bisa mengatur Kepala daerah dan daerah khsusunya Kepri itu sendiri.

"Sekarang jadinya sekelas Dirjen bisa atur Gubernur Kepri.

Seharusnya daerah itu tersinggung dengan surat itu.

Memang laut di Kepri ini punya nenek moyangnya dirjen yang posisinya masih Plt itu, laut ini punya negara," sebutnya kesal.

Ia pun meminta juga kepada Gubernur Kepri agar bisa membicarakan hal ini langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo.

"Gubernur Kepri silahkan pakai jalurnya untuk jumpa langsung Presiden. Menko Perekonomian kan satu partai.

Silahkan minta dengan jalur itu agar bisa disampaikan langsung kepada Presiden," ucapnya meminta.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan riau (Kepri), Reni Yusneli menyebutkan, bahwa sudah ratusan juta Rupiah retribusi labuh jangkar yang masuk ke dalam kas daerah Pemprov Kepri.

Baca juga: Targetkan Rp 700 Juta Sehari dari Labuh Jangkar, Gubernur Kepri Ungkap Kendala Dihadapi

Baca juga: Titik Labuh Jangkar Kepri Bertambah, Ansar Ahmad Kejar Target Retribusi Rp 200 M Per Tahun

"Jumlahnya saya lupa, tapi ada dibawah Rp 1 Miliyarlah. Ratusan juta yang sudah masuk," ujarnya yang ditemui TribunBatam.id di Kantor DPRD Kepri.

KEJAR Target Rp 200 Miliar per Tahun

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved