Breaking News:

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dikabarkan Jadi Tersangka KPK, Ini Reaksi Golkar

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dikabarkan sudah menyandang status tersangka KPK. Ia diduga terlibat kasus suap penanganan perkara di Lampung Tengah

Editor: Dewi Haryati
TRIBUNNEWS/ISTIMEWA
Foto Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin beberapa waktu lalu. Azis Syamsuddin dikabarkan sudah berstatus tersangka KPK 

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus bergerak menindak pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

Terbaru, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dikabarkan sudah menyandang status tersangka dari KPK.

Dilansir dari Tribunnews.com, menurut sumber internal lembaga antirasuah itu, Azis Syamsuddin diduga terlibat kasus suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah.

Dikonfirmasi hal tersebut, Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menjawab diplomatis.

Plt jubir bidang penindakan tersebut hanya membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan penyidikan kasus tersebut.

“KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara TPK yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah,” ujar Ali saat dikonfirmasi, Kamis (23/9/2021).

Lebih lanjut, Ali mengungkapkan, instansinya segera menyampaikan secara lengkap mengenai kronologi serta konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada saatnya nanti.

Baca juga: Kronologi Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK, Kepala BPBD Koltim Lebih Dulu Diamankan?

Baca juga: Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT KPK, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat

“Pengumuman tersangka, akan kami sampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan/atau penahanan,” ujar Ali.

Saat ini, imbuh Ali, tim penyidik masih bekerja dan terus mengumpulkan alat bukti serta telah memeriksa beberapa orang saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang dan Lampung.

“KPK akan selalu menyampaikan perkembangan perkara ini kepada publik. Kami berharap masyarakat juga bisa terus memantau dan mengawasi penanganannya sebagai wujud transparansi dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved