Breaking News:

KARIMUN TERKINI

Nelayan Menjerit, Anggap PP 85 Tahun 2021 Usik Pendapatan Mereka

Sejumlah nelayan mendatangi DPRD Karimun menolak mentah-mentah PP 85 Tahun 2021 yang dianggap mengganggu periuk nasi mereka.

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Yeni Hartati
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara perwakilan nelayan dengan DPRD Karimun menolak PP 85 Tahun 2021, Kamis (21/10/2021). 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Nelayan Kabupaten Karimun mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun beberapa waktu lalu.

Para nelayan tersebut mengadukan tentang Peraturan Pemerintah (PP) nomor 85 tahun 2021 yang telah di tanda tangani Prsiden Joko Widodo.

Sejumlah nelayan yang datang ke rumah wakil rakyat itu diterima oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Komisi III yang membidangi masalah nelayan.

Ketua Komisi III DPRD Karimun, Ady Hermawan serta Wakil Ketua II DPRD dan Ketua Fraksi PKB itu melakukan rapat di ruang Banmus.

Dalam kesempatan itu Ady Hermawan, menyikapi persoalan PP 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Diketahui, hal itu dinilai memang terjadi penolakan secara Nasional tidak terkecuali di Kabupaten Karimun.

Baca juga: Gubernur Kepri Bertemu Menteri KKP Sakti Wahyu, Bahas Soal Kesejahteraan Nelayan

Baca juga: PT Timah Bantu Jaring dan Mesin untuk Nelayan Sawang Laut Karimun

“Kalau sudah terjadi penolakan secara Nasional dan di Kabupaten Karimun juga terjadi hal yang sama.

Berarti memang betul bahwa PP yang diterbitkan itu memberatkan masyarakat nelayan," ucap Ady Hermawan.

Ia menambahkan jika besaran tarif yang diatur dalam PP tersebut tergolong besar.

Ia khawatir jika aturan tersebut masih tetap diberlakukan, akan mempengaruhi hasil tangkapan nelayan termauk dalam urusan penjualan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved