Breaking News:

KEPRI TERKINI

Pemprov Tertibkan Kinerja ASN, M Firdaus : 10 Hari Bolos Tanpa Alasan Bisa Dipecat

Pemprov Kepri akan menertibkan kinerja ASN dengan pemberian sanksi. Bahkan, ASN yang sering bolos 10 hari berturut-turut tanpa alasan bisa dipecat.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Tri Indaryani
Dok Kemenpar
Pemprov Kepri akan menertibkan kinerja ASN dengan pemberian sanksi. Bahkan, ASN yang sering bolos 10 hari berturut-turut tanpa alasan bisa dipecat. Ilustrasi ASN 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepri, M.Firdaus menyampaikan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kepri.

SE itu terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun sanksi yang tercantum dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 itu lanjutnya, yakni pemberhentian bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama 10 hari berturut-turut.

"Selama 10 hari bolos tanpa alasan, maka sanksinya bisa berhenti," ujarnya, Senin (1/11/2021).

Ia menjelaskan, 10 hari berturut-turut tersebut pengertiannya, bila mulai dari Senin hingga Jumat tidak masuk, dan kemudian pada minggu selanjutnya Senin sampai Rabu tidak masuk. Jadi hari libur tidak dihitung.

"Kemudian, ada juga sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari itu," ujarnya.

Selain itu, Firdaus juga menyebutkan, ada juga sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai 24 hari kerja dalam 1 tahun.

Baca juga: Banyak ASN di Pemko Batam Dipecat Gegara Tersandung Korupsi, Terbaru Ada 2 Orang

Baca juga: 42 eks Pegawai KPK Surati Presiden Jokowi, Berharap Jadi ASN

"Pembebasan juga dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai dengan 27 hari kerja dalam 1 tahun," sebutnya.

Ia menambahkan, ada juga penerapan sanksi pemotongan tukin (tunjangan kinerja) 25 persen selama 9 bulan untuk PNS yang tidak masuk kerja selama 14 sampai 16 hari setahun. Serta pemotongan tukin 25 persen selama 12 bulan bagi PNS yang bolos 17-20 hari," ucapnya.

"Tujuan SE itu agar seluruh pegawai dapat mematuhi seluruh aturan yang tertuang dalam PP itu," katanya

Pihaknya saat ini sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Kepri yang selama ini melanggar disiplin pegawai tersebut.

"Sudah ada beberapa nama. Namun, masih didata sanksi yang nantinya akan diberikan. Tapi untuk sanksi yang diberikan itu tetap pedomannya di PP Nomor 94 Tahun 2021 itu," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved