Anggota DPR RI Minta Ulang Seleksi CPNS 2021, Sebut Sarat Kecurangan

JAKARTA, TRIBUNBATAM,id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menggelar ulang seleksi CPNS 2021.

Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang setelah mengetahui dugaan kecurangan yang ditemukan dalam rekrutmen CPNS 2021.

Di Makassar misalnya, Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar menyatakan ada 202 peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melakukan kecurangan.

Sementara di Sulawesi Barat (Sulbar), sebanyak 59 peserta tes CPNS didiskualifikasi karena terindikasi melakukan kecurangan.

Kecurangan yang dilakukan oleh peserta diduga terjadi di tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD).

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mamuju Jais seperti dikutip Kompas.com mengonfirmasi soal adanya dugaan kecurangan CPNS yang dilakukan di Sulawesi Barat.

Baca juga: Syarat Tes SKB CPNS Batam 2021 Sama dengan Tes SKD, Jadwal Tes Tunggu Info BKN Pusat

Baca juga: Sekda Minta CPNS Pahami UU, Jefridin : Undang-undang Itu Kitabnya ASN Jalankan Tugas 

Akan tetapi, hingga kini, Jais mengaku belum menerima nama-nama peserta yang didiskualifikasi.

Pihaknya masih menunggu nama peserta dari pusat karena pusat yang mengumumkan sejumlah nama tersebut.

Jais mengatakan, dugaan kecurangan peserta tes CPNS ini mencuat setelah tim BKN menemukan adanya pengerjaan tidak wajar.

Dugaan kecurangan itu bertambah kuat usai komputer peserta dikirim ke laboratorium forensik di Makassar.

Berdasarkan hasil forensik, dalam komputer itu terdapat aplikasi remote Zoho Meeting (Zoho Assist) yang terinstal beberapa hari sebelum ujian.

“Jadi biar clear kami mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, sejak awal Komisi II DPR telah mengingatkan Kementerian PAN dan RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat.

Jauh-jauh hari Komisi II DPR RI sudah mengingatkan agar peluang curang dalam seleksi CPNS 2021 ini diantisipasi.

Baca juga: Pengakuan Menantu Nia Daniaty soal Dugaan CPNS Fiktif Dinilai Mustahil, Agustin: Dia Datang ke Kami

Baca juga: Berita CPNS - BKPSDM Anambas Kerja Ekstra Olah Data Setelah SKD Berakhir

Pihaknya juga meminta pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilakukan berbasis teknologi informasi (TI).