Pemkab Natuna Gelar Rakor Bahas RPJMD 2021-2026, Fokus ke Smart Birokrasi

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna menggelar rapat pembahasan indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Kantor BP3D Natuna, Senin (8/11/2021).

Diketahui, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan. Berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD menekankan pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja, untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan mengacu pada UU 25/2004.

Kabid Litbang, Tukino yang memimpin langsung rapat tersebut menyampaikan bahwa dalam rapat ini, masing-masing OPD dapat menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Natuna dalam sebuah program kerja.

"Pada kesempatan ini kita akan fokus pada pembahasan terkait indikator sasaran RPJMD yang menjadi indikator turunan dari visi dan misi Kabupaten Natuna. Hari ini saya fokus pada misi yang ke enam, yaitu reformasi birokrasi yang cerdas," katanya.

Ia melanjutkan, dalam hal ini smart birokrasi harus memenuhi enam indikator. Yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas kompetensi SDM, peningkatan sarana dan prasana, pemanfaatan teknologi dalam proses layanan, dan perbaikan tata kelola kelembagaan dengan seluruh stakeholders.

Baca juga: Lahan 11 Hektare di Sungai Ulu Hasilkan 23 Ton Singkong, Wabup Natuna Ikut Panen

Baca juga: Wacana Pembentukan Provinsi Natuna Anambas, Mubes Dijadwalkan Desember 2021

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Natuna, Raja Darmika menyampaikan, penggunaan teknologi dalam proses pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo. Tetapi bagaimana semua OPD dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik.

"Jadi pemaknaan smart birokrasi harus dimulai dengan program-program inovasi yang kemudian memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut saya menghimbau bagaimana ada prioritas anggaran agar setiap OPD punya layanan internet yang memadai, sehingga mempermudah proses pelayanan. Kami dari Diskominfo siap support OPD yang belum memiliki akses layanan internet," ucap Raja Darmika.

Sementara itu, Kabag Organisasi Pemkab Natuna Sari Ekawati yang juga hadir pada rapat koordinasi menjelaskan, bahwa smart birokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan birokrasi yang baik dan bersih.

"Dalam proses untuk menciptakan birokrasi yang baik dan bersih, ada beberapa sasaran yang harus dicapai atau ditingkatkan di setiap tahunnya. Tiga sasaran utama yaitu birokrasi yang bersih akuntabel yang mencakup indeks prilaku anti korupsi, nilai SAKIP, dan opini BPK," ujarnya.

Selanjutnya birokrasi yang kapabel harus meliputi Indeks Kelembagaan, Indeks SPBE dan Indeks Profesionalitas ASN. Terakhir adalah pelayanan publik yang prima, yang menjadi poin penting dalam menciptakan smart birokrasi yang berfokus pada indeks pelayanan publik.

"Secara sederhana bagaimana setiap OPD dapat memaksimalkan pelayanan publik. Tentunya didukung dengan sumberdaya ASN yang berkualitas dan bersih," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing kepala OPD menyampaikan secara rinci terkait perencanaan, tujuan, sasaran serta strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang prima. Pemkab Natuna berharap dengan dilaksanakan rakor RPJMD ini dapat menjalin sinergitas setiap OPD, yang output akhirnya terciptanya smart birokrasi.

(Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Natuna