Semua Daerah di Kepri PPKM Level 1, Gubernur: Kita Masih Kejar Vaksinasi Lansia

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Akhirnya seluruh daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 1.

Hal itu disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

"Alhamdulillah sudah semua daerah di Kepri masuk PPKM level 1. Sudah keluar surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," ujarnya, Selasa (9/11/2021).

Ia mengatakan, capaian ini hasil kerja bersama seluruh pihak di Kepri yang berjuang agar Kepri terus turun level dan masyarakat aman dari Covid-19.

"Ini hasil kerja keras kita bersama. Tentunya dengan capaian ini masyarakat terus melaksanakan aktivitas ekonomi walaupun tidak sepenuhnya normal, tapi mobilisasi kegiatan-kegiatan ekonomi sudah bisa berjalan," sebutnya.

Lebih lanjut, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali menggelar rapat bersama kepala daerah dan stakeholder di Kepri terkait upaya percepatan vaksinasi lansia.

"Agar capaian vaksinasi lansia kita bisa terus meningkat. Sebab capaian vaksinasi lansia menjadi persyaratan dalam level PPKM," ucapnya.

Baca juga: SETELAH 4 Hari Nol Kasus, Batam Kembali Temukan Satu Kasus Covid-19 Baru

Baca juga: Satu Pasien Positif Covid-19 Masuk RSKI Galang Batam, Total Kini Rawat 98 Orang

Ditanyakan, bagaimana upaya Pemerintah agar bisa menggesa vaksinasi lansia. Sebab banyak lansia yang akan ikut vaksin gagal saat proses skrining.

"Tentu bila tidak lolos proses skrining tidak boleh. Namun kan masih banyak yang bisa divaksin. Strateginya nanti akan kita bicarakan dalam rapat bersama itu," jawabnya.

Minta Pintu Gerbang Diperketat

Diberitakan, libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 semakin dekat.

Menghadapi adanya lonjakan penumpang baik di Bandara maupun Pelabuhan, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menegaskan pihaknya akan mengantisipasi agar tidak terjadi gelombang ketiga di Kepri.

"Itu yang sangat menyulitkan sekali. Kita belajar saat peak season Hari Raya, Kepri terjadi gelombang kedua," ujar Ansar saat berada di Kota Batam, Selasa (9/11/2021).

Sementara itu terkait penutupan Bandara dan Pelabuhan, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.

Apabila perlu disandingkan dengan kebijakan kearifan lokal maka perlu dibuat.