Breaking News:

KEPRI TERKINI

Pemprov dan DPRD Kepri Sepakat, KUA PPAS APBD Kepri 2022 Senilai Rp 3,8 Triliun

Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Pimpinan DPRD Kepri menandatangani nota kesepakatan bersama terkait KUA PPAS APBD Kepri 2022. Diusulkan Rp 3,8 triliun

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dengan Pimpinan DPRD Kepri terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Kamis (11/11/2021). 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dengan Pimpinan DPRD Kepri terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Kamis (11/11/2021).

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri ke-14, masa sidang Ketiga Tahun 2021.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari.

Sebelumnya, pada Senin (25/10/2021) lalu, Gubernur Kepri telah menyampaikan dokumen rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2022. Selanjutnya dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepri.

Berdasarkan hasi pembahasan Banggar DPRD dan TAPD Provinsi, belanja daerah Provinsi Kepri tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 3.850 triliun dan pendapatan daerah sebesar Rp 3.480 triliun.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepri tahun 2022 diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 sebesar Rp 190 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp 180 miliar.

Dengan demikian, APBD Kepri 2022 ditetapkan sebesar Rp 3.850 triliun.

Baca juga: Tribun Batam Podcast: Problematika Pendidikan di Kepri

Baca juga: Ekonomi Kepri Tumbuh 2,97 Persen di Triwulan III 2021

Sebelumnya dalam rapat paripurna penyampaian dokumen rancangan KUA dan PPAS APBD 2022, Ansar menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepri Nomor 30, tertanggal 30 Juni 2021 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri tahun 2021-2026.

“Pembangunan daerah yang kita prioritaskan antara lain pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal," ujar Ansar.

Semua prioritas pembangunan daerah tersebut, lanjutnya, akan dicapai melalui berbagai program, dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Sementara itu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepakatan ini, selanjutnya KUA dan PPAS tahun 2022 ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan APBD tahun 2022.

"Nota kesepakatan ini untuk diperhatikan dan dipedomani dalam penyusunan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Kepri tahun 2022," tutupnya.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved