Breaking News:

KARIMUN TERKINI

Kejari Karimun Dalami Tersangka Lain terkait Kasus Korupsi di DPRD Karimun Tahun 2020

Kasipidsus Kejari Karimun Tiyan Andesta sebut, pihaknya masih dalami tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di DPRD Karimun dengan tersangka HHN

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Yeni Hartati
Kejari Karimun Dalami Tersangka Lain terkait Kasus Korupsi di DPRD Karimun Tahun 2020. Foto Kasipidsus Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun, Tiyan Andesta. 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Kejaksaan Negeri Karimun menetapkan satu tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana anggaran DPRD Karimun tahun 2020 lalu.

Kasus dugaan korupsi ini menyeret Mantan Bendahara DPRD Karimun HHN sebagai tersangka.

Ia dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.952.052.369,00, dan dilakukan pengembalian secara bertahap baru terkumpul sekitar Rp 5.674.775.869.

Masih ada kekurangan uang yang belum dikembalikan, yakni sekitar Rp 277.276.500 dari total uang hasil pemeriksaan tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karimun, Tiyan Andesta mengatakan kasus korupsi ini merupakan upaya kooperatif yang dijadikan bahan pertimbangan tim penyidik dan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor.

"Dalam kasus korupsi ini baru ada satu tersangka yakni saudari HHN. Untuk tersangka lain, kita lihat fakta-fakta dalam persidangan," ucap Tiyan.

Diketahui, kasus korupsi tidak pernah ada pelaku tunggal, karena adanya pihak ketiga yang juga ikut bermain dalam sebuah kasus korupsi.

Baca juga: Sidang Korupsi Dana Desa, JPU Tuntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Negara Merugi Rp 180 Juta

Baca juga: KPK Periksa Eks Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait Kasus Korupsi Apri Sujadi

Tentunya ini ditandai dengan karakter korupsi yang sistemik, tersusun dan adanya pihak-pihak yang ikut serta membantu dalam hal ini.

Kejari Karimun masih mendalami kasus ini dan melihat fakta-fakta di persidangan mendatang.

Adapun pengembalian uang oleh tersangka HHN dari hasil korupsi tidak menghapus hukuman pidananya bagi pelaku tindak pidana korupsi.

"Jika perbuatannya telah memenuhi unsur pidana korupsi, maka pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya," terangnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved