Komite III DPD RI Bakal Bantu Perjuangkan KEK Kesehatan di Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sekupang, Batam masih terkendala dalam perizinan di kementrian terkait. 

Menanggapi hal tersebut Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Misharti mengatakan, pihaknya perlu membantu terkait dengan perizinan KEK Kesehatan di Batam. 

Sebab, Batam berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga.

"Ini juga berpengaruh kepada bagaimana kita mempersiapkan kesehatan masyarakat," ujar Misharti usai FGD di Gedung Graha Kepri, Senin (15/11/2021).

Oleh karena itu, Komite III DPD RI akan memberikan dukungan dan dorongan terkait dengan perizinan KEK Kesehatan di kementrian terkait. 

Meski demikian, terkait dengan perizinan KEK Kesehatan itu, belum dibicarakan bersama dengan dengan pihak kementrian. 

Namun, ia berjanji terkait dengan izin KEK Kesehatan itu akan disuarakannya saat rapat kerja bersama kementrian yang menjadi mitra kerja dari Komite III DPD RI.

"Izin KEK ini tidak semua provinsi yang bisa dapat. Tapi insya allah, nanti saat rapat kerja dengan pak Mentri, kami dari DPD akan suarakan. Karena KEK Kesehatan ini salah satu masalah yang kami dapatkan di Kepri ini," katanya.

Baca juga: BP Batam Bakal Kembangkan KEK Kesehatan di Sekupang

Baca juga: KAPAN Anak Usia di Bawah 12 Tahun Divaksin Covid-19? Ini Jawaban Kadinkes Kepri

Sebelumnya diberitakan Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, membuka pemaparan mengenai KEK Kesehatan yang bertajuk Layanan Kesehatan Internasional Sekupang, Batam secara daring. 

Ia menjelaskan beberapa pasar potensial yang dimiliki KEK Kesehatan Batam diantaranya adalah, industri farmasi dengan nilai investasi Rp 110 triliun dan industri peralatan medis dengan nilai investasi Rp 49 triliun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), masyarakat Indonesia telah menghabiskan Rp 160 triliun per tahun atas biaya perawatan yang dilakukan di luar negeri, terutama di Singapura dan Malaysia.

"Batam akan menangkap peluang tersebut melalui KEK Kesehatan. Dengan luas lahan 44,5 hektar dan nilai investasi senilai USD 215 juta, BP Batam akan mengembangkan rumah sakit bertaraf internasional, farmasi dan peralatan medis, serta akomodasi," kata Ariastuty.

Selain itu, melalui kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan KEK, dilengkapi insentif fiskal maupun nonfiskal, Batam menawarkan kemudahan untuk berinvestasi dengan pengembangan potensi mencakup wisata kebugaran, universitas kedokteran terbaik dan sistem manajemen kesehatan yang terpadu.

"KEK Layanan Kesehatan Internasional adalah yang pertama dan satu-satunya saat ini di Indonesia. Dengan dukungan dari Menko Perekonomian RI serta Dewan Pengawas BP Batam, maka BP Batam berkomitmen untuk membantu proses investasi di Batam. Kami juga mengundang para investor untuk datang ke Batam dan menyaksikan langsung potensi Batam sebagai kawasan investasi yang bernilai tambah," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google