Pedagang Pasar Aviari Kecewa Parkir Khusus, Mengadu ke DPRD Batam Malah Tak Ada Solusi

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Warga komplek pertokoan dan bisnis Pasar Aviari Kecamatan Batuaji kecewa.

Langkah mereka datang ke DPRD Batam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) mereka anggap sia-sia.

Bukannya mendapat solusi nyata terkait kisruh penerapan parkir khusus di kawasan tempat mereka mencari makan, wakil rakyat itu malah memberi saran yang menurut mereka lari dari substansi pokok permasalahan.

Sejumlah pedagang ini sebelumnya telah bersikap dengan penerapan parkir khusus yang kembali diperpanjang oleh pengelola kawasan yang menurut mereka dilakukan secara sepihak.

Mereka membentang spanduk pada sejumlah pintu masuk menolak adanya parkir khusus di sana.

Baca juga: Pengelola Kawasan Aviari Ngotot Parkir Khusus, Warga: Kenapa Perpanjangannya Sepihak?

Baca juga: TOLAK Gate Parkir di Pasar Aviari, Pedagang Mengadu ke DPRD Batam

Alasannya, omzet mereka terus saja turun sejak parkir khusus itu berlaku.

Ini belum lagi dampak akibat pandemi covid-19.

Sementara pusat pertokoan dan bisnis lain di sekitar mereka seperti SP Plaza hingga Pasar Fanindo bisa menerapkan parkir mandiri seperti yang mereka harapkan.

"Kami sangat kecewa, karena selama RDP, kita tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita. Malah selama rapat kita hanya mendengar saran-saran dari dewan," ungkap Ketua RW 08, Pasar Aviari, Abun kepada TribunBatam.id, Rabu (24/11/2021).

Dia mengatakan yang ada di dalam rapat tersebut anggota dewan lebih condong membela pemilik komplek pasar Aviari.

"Mereka malah memberikan saran, bahwa dengan adanya parkir khusus tersebut, keamanan dan kenyamanan lebih terjamin. Kita bukan tidak terima hal itu. Tetapi persoalan yang kami hadapi bahwa usaha kami tidak jalan, karena tidak adanya pengunjung yang datang dan memilih ke pasar lain yang tidak ada parkir,"kata Abun.

Feri, warga lainnya yang juga memiliki dua unit ruko di pasar Aviari yang dulunya memiliki usaha toko bangunan, saat ini dua unit rukonya harus ditutup karena tidak ada lagi pembelinya.

"Ini ruko saya terpaksa tutup, pembeli tidak ada," sebutnya.

Dia mengatakan semenjak adanya parkir khusus pembeli ke tokonya sudah tidak pembeli.

Baca juga: Kadishub Batam: Parkir Khusus Aviari Berizin, Parkir Mandiri Ditanggung Pengelola Kawasan

Baca juga: Ini Nama Pengelola Parkir Khusus di Batam, Berikut Lokasi Pengelolaannya

Dia berharap apa yang menjadi keluhan warga agar bisa diakomodir pemerintah.

"Kami memang pengusaha, tapi punya karyawan. Kalau usaha kita tidak jalan, terpaksa harus rumahkan karyawan, kasihan juga mereka," kata Feri.

SARAN DPRD Batam

Perdebatan seputar skema parkir di Pasar Aviari Batuaji, Batam, menjadi sorotan Komisi III DPRD Kota Batam.

Melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama warga dan pengelola kawasan Aviari Batam, Rabu (24/11/2021), anggota dewan Komisi III DPRD Batam menyampaikan beberapa catatannya perihal hal ini.

Pertama, DPRD Kota Batam mendorong pihak pengelola parkir di Aviari, PT Central Park, untuk memperbaiki fasilitas gate dan tempat parkirnya. Pasalnya, warga Batam kerap mengeluhkan tentang beberapa hal terkait parkir, seperti letak pengambilan karcis parkir yang jauh dari jangkauan dan terhalang pipa, hingga pembatas jalan dari beton yang sering membuat kendaraan lecet.

"Tempat parkir di situ sama sekali tidak representatif. Di tempat memutarnya, ketika kita mau ambil karcis, nggak sampai tangan kita, ada dua gate yang terhalang pipa. Selain itu, beton pembatas di dekat situ juga membahayakan, harusnya dikasih cone saja," ujar Anggota Komisi III DPRD Batam, Dandis Rajagukguk.

Ia pun meminta PT Central Park melakukan perbaikan-perbaikan atas fasilitas parkir yang ada di Pasar Aviari Batam. Pihaknya berharap, pengelola dapat memberikan ruang yang baik dan leluasa bagi para pengendara.

Meski demikian, Dandis mengapresiasi kebijakan PT Aviari Pratama yang telah beralih menerapkan skema parkir yang moderen dengan menggunakan gate dan pemberian karcis secara otomatis.

Menurutnya hal ini turut mendukung terselenggaranya digitalisasi dalam sistem parkir di Batam.

Pihaknya juga memberi pengertian kepada masyarakat, bahwa kemungkinan menurunnya jumlah pengunjung di Pasar Aviari tidak hanya disebabkan oleh sistem parkir khusus.

Melainkan, situasi pandemi dan daya beli masyakat yang menurun juga sedikit banyak berpengaruh terhadap menurunnya keramaian di pasar tersebut.

Untuk itu, Komisi III DPRD Batam juga mendorong PT Aviari Pratama untuk meningkatkan daya saing kawasannya dengan menggelar berbagai event, kegiatan menarik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kawasan.

Selain itu, PT Aviari Pratama juga diminta untuk memperhatikan kesejahteraan pedagang pasarnya dengan memenuhi seluruh hak para pedagang, seperti kebutuhan tempat yang bersih, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

"Aviari butuh event-event besar supaya ada keramaian di situ, supaya pengunjung semakin bertambah dan pedagang menjadi sejahtera," tegas Ketua Komisi III DPRD Batam, Werton Panggabean.

PENGELOLA Ngotot Parkir Khusus

Kisruh parkir khusus di komplek bisnis dan pertokoan Aviari, Kecamatan Batuaji Batam sebelumnya terus bergulir.

Dinas Perhubungan (Dishub) Batam memanggil sejumlah warga RW 09 yang keberatan dengan penerapan parkir khusus yang diterapkan pengelola kawasan itu.

Termasuk perwakilan pengelola kawasan bisnis yang berada persis di depan RSUD Embung Fatimah Batam.

Sejumlah pedagang yang menggantungkan hidupnya di kawasan bisnis itu sebelumnya bersikap menolak penerapan parkir khusus yang diketahui sudah 3 kali perpanjangan kontrak.

Mereka membentang spanduk menolak parkir khussus di tempat itu.

Mereka menilai, penerapan parkir khusus berdampak pada turunnya jumlah kunjungan orang yang hendak berbelanja.

Terlebih kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang ini.

Juru bicara warga RW 09, Feri mengungkapkan jika polemik parkir khusus ini sudah terjadi sejak empat tahun terakhir.

Menurutnya, penerapan parkir khusus oleh pengelola kawasan dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat.

Dalam hal ini perwakilan RT dan RW 09.

"Pada tahun 2017 kami sudah melakukan mediasi dengan Dishub Batam, Polsek dan Kecamatan Batuaji. Karena kontrak sudah di tanda tangani kami legowo. Kami tidak terima pada Oktober 2021 saat penyambungan kontrak semuanya sudah berubah tanpa melibatkan kami," jelas Ferry kepada sejumlah awak media di kantor Dishub Batam, Jumat (19/11/2021).

Ia menambahkan jika fokus pertemuan hari ini adalah mempertanyakan alasan mengapa pengelola kawasan tidak melibatkan masyarakat secara sepihak menanda tangani perpanjangan kontrak parkir khusus itu.

Warga juga mempertanyakan bahwa ketika pihak PT Aviari mengaku sebagai developer di lingkungan tersebut, namun permasalahan terkait dengan jalan yang rusak dan parit tersumbat juga tidak diperhatikan.

Sejauh ini penyambungan kontrak yang sudah dilakukan PT Aviari tanpa melibatkan masyarakat sudah dilakukan selama 3 kali ini.

Warga bersikeras jika lingkungan tempat mereka mencari nafkah bisa menerapkan sistem parkir mandiri atau bebas parkir.

Jika pengelola kawasan tidak sanggup membayar, maka warga siap membayarnya.

"Tadi alasan pihak PT Aviari menjawab bahwa percuma mereka kasi tahu ke warga. Karena mereka sudah tidak sanggup membayar retribusi kalau menerapkan parkir mandiri," ujarnya.

Ketua RW 09 Pasar Aviari, Abun mengaku, jika pemasangan spanduk pada setiap pintu masuk kawasan sebagai bentuk penolakan parkir khusus tersebut.

Pasalnya sejak diberlakukannya parkir khusus, pengunjung berkurang drastis.

"Yang kami rasakan kurang lebih 70 persen pengunjung berkurang, semenjak parkir ditiadakan," ujarnya.

Yang paling disesalkan warga dengan penerapan parkir khusus tersebut adalah dimana sistemmnya sering rusak. Pengunjung sering antri.

"Ini membuat pengunjung malas datang ke Aviari, akibatnya jadi sepi pengujung," katanya.

Dia mengatakan pasar Aviari berada di tengah padat penduduk, namun semenjak parkir khusus diterapkan warga yang ada di sekitar Aviari memilih ke pasar lain.

Seperti Sp Plaza, Pasar Sagulung, BBC bahkan pasar Fanindo.

Dia mengatakan jika pasar lain di Batuaji dan Sagulung, tidak ada yang menerapkan parkir khusus.

"Kenapa mereka bisa, kenapa di Aviari harus diterapkan. Ini ada apa sebenarnya," tegasnya.

Dia berharap pemerintah Kota Batam, bisa melihat dan mendengar keluhan mereka.

"Kami di Pasar ini berusaha, kami butuh pelanggan. Kalau pelanggan tidak ada lama-lama usaha kami akan bangkrut," kata Abun.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Salim saat dikonfirmasi Tribun Batam mengaku hari ini Dishub memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Dari hasil rapat tadi pihak PT Aviari tidak bersedia untuk dilakukan penerapan parkir mandiri dengan alasan mereka khawatir pada saat ditetapkan parkir mandiri.

Mereka khawatir ada tunggakan dan beberapa hal lain yang harus di selesaikan ke pendapatan daerah Kota Batam," ungkapnya.

Di sisi lain untuk izin pengelolaan lahan parkir saat ini sudah di tetapkan kepada pihak pengelola parkir atau PT Aviari dan akan berakhir pada tahun 2023 mendatang.

"Kalau memang izinnya masih berlaku, tidak diperbolehkan untuk penerapan parkir lain yang masuk, dan tunggu izinnya selesai baru bisa didudukan lagi apakah mandiri atau jenis lain," jelas Salim.

Adapun alasan lain dari pihak PT Aviari tidak menginformasikan hal itu karena secara manajerialnya lebih mudah dan tunggakan tidak terjadi.

Baca juga: 2 Tukang Parkir di Batam Gasak 32 Keping Besi Penutup Parit, Angkut Barang Curian Pakai Becak Motor

Baca juga: Parkir Liar Marak di Sungai Panas dan Bengkong, Warga Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Namun ketika dilakukan parkir mandiri maka akan terjadi tunggakan retribusi.

Untuk itu apabila pihak masyarakat hendak menempuh jalan lain maka dipersilahkan saja namun harus dengan cara baik.

Menurutnya, sepinya pengunjung tidak disebabkan karena parkir.

Namun pandemi covid-19 juga merupakan salah satu penyebabnya.

Salim sebelumnya mengungkap jika parkir khusus di sana telah mendapat izin dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Menurutnya harus ada pembatalan izin jika pemilik usaha di kawasan bisnis itu ingin agar menerapkan parkir mandiri.

Biaya parkir mandiri menurutnya dibebankan kepada pengelola kawasan bisnis.

Ini menurutnya berbeda dengan sistem parkir khusus, dimana pengelola bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menarik uang parkir sesuai dengan sistem yang sudah ada.

Seperti diketahui, sejumlah pemilik usaha di komplek pertokoan dan pasar Aviari Kecamatan Batuaji menolak penerapan parkir khusus.

Menurut mereka, penerapan ini berimbas pada sepinya pengunjung.

Sikap protes mereka tunjukan dengan memasang spanduk pada sejumlah titik masuk area pertokoan dan pasar.

"Mekanismenya harus dijalankan. Kalau parkir mandiri, maka pengelola yang akan membayar uang parkir kepada pemerintah. Ini yang menjadi persoalan, karena pengelola biasanya tak sanggup untuk membayar parkir kepada pemerintah," ungkapnya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwako), terdapat tiga jenis parkir yang bisa diterapkan.

Selain parkir khusus, terdapat parkir umum dan parkir mandiri.

Pengelola suatu kawasan bisa saja memilih dari jenis parkir tersebut.

Salim menegaskan jika parkir mandiri bukan dibebankan kepada pemilik ruko atau penyewa ruko, melainkan ke pengelola kawasan.

Sementara untuk kawasan Aviari kata Salim, rata-rata ruko sudah milik sendiri.

"Jadi ini yang menjadi persoalan, mungkin hal ini yang membuat pengelola menerapkan parkir khusus. Untuk kedepan mari sama-sama meramaikan tempat tersebut dan sama-sama berkolaborasi untuk melakukan salah satu event bagi masyarakat Batam agar bisa kembali ramai lagi, khususnya di lingkungan Aviari," ajak Salim.(TribunBatam.id/Ian Sitanggang/Hening Sekar Utami/Ronnye Lodo Laleng)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Batam