Breaking News:

BINTAN TERKINI

Jaksa Bintan Selidiki Kasus Mafia Tanah di Kecamatan Bintim

Kejari Bintan saat ini tengah menyelidiki kasus mafia tanah di daerah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Minggu (28/11/2021).

Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Tri Indaryani
tribunbatam.id/Alfandi Simamora
Kepala Kejari Bintan, I Wayan Riana menjelaskan, jika kasus mafia tanah yang berada di Bintan Timur masih dalam tahap penyelidikan. 

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan saat ini tengah menyelidiki kasus mafia tanah di daerah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Minggu (28/11/2021).

Kasus kali ini diduga mengakibatkan kerugian negara karena melibatkan BUMD Bintan yakni PT Bintan Inti Sukses (BIS).

Calon tersangka juga diduga memangku jabatan penting di daerah Bintan.

Saat dikonfirmasi Kepala Kejari Bintan, I Wayan Riana menjelaskan, jika kasus mafia tanah yang berada di Bintan Timur masih dalam tahap penyelidikan.

Pihaknya telah mengklarifikasi informasi ini kepada Camat Bintan Timur, Lurah Sei Lekop serta orang PT BIS.

"Ini masih tahap penyelidikan, tiga orang sudah kita mintain klarifikasinya,"terangnya

Disinggung lokasi lahan berada dimana, I Wayan menyebutkan, tanah seluas 13.508 meter² berada di daerah Sei Lekop Kijang Kecamatan Bintan Timur yang dibeli oleh PT BIS selaku BUMD Bintan.

Diduga, ada mark up harga dalam jual-beli tanah yang dilakukan PT BIS.

Baca juga: PASIEN Covid-19 di Bintan Sembuh, Kini Bintan Zero Kasus Covid-19

Baca juga: GEGARA Kapal Roro Tak Beroperasi ke Lingga, Harga Bahan Pokok Naik

Sebab dari keterangan orang yang telah dimintai klarifikasinya harga tanah tersebut berkisar Rp 1 miliar bila surat sertifikat.

Sementara pada November 2020 lalu, tanah itu dibeli pemilik tanah dengan harga Rp 60 juta kemudian pada Januari 2021 tanah tersebut dijual kepada PT BIS dengan harga Rp 1,7 miliar.

"Jadi ada dugaan mark up harga, yang dilakukan PT BIS untuk membeli tanah dari salah seorang oknum Anggota DPRD Bintan," ungkapnya.

I Wayan juga menambahkan, selain itu ada juga indikasi malprosedur dalam transaksi jual-beli tanah yang dilakukan oleh PT BIS.

Sebab, ada indikasi untuk menentukan nilai harga objek tanah tersebut dilakukan setelah pembayaran lunas pada Januari 2021 silam.

"Jadi setelah pembayaran lunas, baru dilakukan penilaian oleh tim parsial. Seharusnya sebelum transaksi harus dinilai dulu oleh tim parsial, tapi ini tidak," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved