Kontroversi Biaya PCR, "Rakyat Meraung Oknum Meraup"

Oleh : Damas Wilda Mawadah, Mahasiswa Semester 3 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Stisipol Raja Ali Haji Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - PCR atau Polymerase Chain Reaction, adalah salah satu hal yang sudah tidak asing selama masa pandemi Covid-19 ini.

Tes ini andil dalam proses screening virus Covid-19 yang ada di dalam tubuh seseorang, dan sering digunakan saat akan melakukan perjalanan jauh atau sekedar keluar kota. 

Hasil tes yang konon katanya sangat akurat, berbanding lurus dengan harga yang cukup membuat berat.

Di saat seperti ini, seharusnya yang paling dibutuhkan oleh rakyat adalah uluran tangan dari pemerintah.

Biaya tes yang cukup mahal berbanding terbalik dengan pemasukan rakyat yang sedang merosot sekali saat ini. 

Untuk beraktivitas dan menghasilkan pemasukan keuangan, rakyat terkadang perlu keluar dari kotanya untuk mengerjakan tugasnya di kota lain.

Akan tetapi, bagaimana jika akhirnya “besar pasak daripada tiang” ? Uang belum dapat, namun gambaran minus sudah merapat.

Namun bagaimana jika malah oknum yang harusnya menjadi “oase” di tengah padang gurun bagi rakyat, malah menjelma menjadi yang paling menyakiti dan memanfaatkan rakyat demi kepentingan mereka sendiri ?

Memaksa rakyat sekali lagi harus menelan pahitnya pil penghianatan. 

Penghianatan yang berasal dari orang yang dahulu berjanji agar menyerahkan hidup mereka untuk membantu rakyat dengan sepenuh hati mereka.

Seperti halnya, masalah yang saat ini sedang panas-panasnya dibicarakan di seluruh negara ini.

Kontroversi tentang tuduhan penyelewengan biaya PCR oleh oknum pemerintah besutan era Jokowi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Keduanya terjerat kail permasalahan tentang biaya PCR. Mereka berdua dilaporkan oleh Partai 
Rakyat Adil Makmur (Prima). 

Menurut pernyataan Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal ketika dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis (4/11/21)