Kontroversi Biaya PCR, "Rakyat Meraung Oknum Meraup"

“Laporan terhadap dua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR,”

Kemudian Alif mengatakan lagi, “Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap, panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini.”

KPK sudah menerima laporan dari Prima untuk kemudian ditindaklanjuti, namun di sisi terlapor yaitu Luhut dan Erick, menampik dan menolak tuduhan yang diberikan kepada mereka oleh Prima. Mereka masing-masing memberikan alibi penjelasan untuk masing-masing tuduhan yang mereka dapatkan.

Melihat dari sudut pandang sebagai rakyat, hal-hal yang terjadi dan semua kasak-kusuk kontroversi PCR ini sangat miris dan tidak pantas untuk dibahas atau bahkan terjadi di saat rakyat sedang berjuang untuk hidup dan bangkit dari keterpurukan, namun yang terjadi malah mendapat injakan di punggung belakang agar berhenti berjuang dan menyerah.

Fokus yang harusnya menjadi milik rakyat sepenuhnya saat ini, terutama dalam kondisi di mana tingkat kematian dan pengangguran yang semakin meningkat dikarenakan pandemi Covid-19 ini. Apabila harga untuk fasilitas kesehatan saja dimainkan oleh “orang-orang atas”, 

Kapan pandemi ini akan bisa teratasi. Bukannya mengatasi masalah, namun menambah masalah. Apalagi mayoritas rakyat sekarang sudah tidak memiliki pekerjaan, ataupun bila ada maka gajinya akan tidak sama lagi. 

Jika nantinya terbukti bahwa kedua menteri ini memang menyelewengkan atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat ke tangan mereka, maka seharusnya hukum yang tegas diberikan, tidak ada tawar-menawar maupun ampun mengampuni.

Kalaupun juga, tidak terbukti bahwa mereka bersalah, maka alangkah lebih baik jika pemerintah seharusnya memakai “kacamata kuda”, dan hanya fokus kepada bagaimana membangun dan membantu rakyat di saat yang seperti ini. Bukannya berlomba-lomba mencari cuan dalam kesusahan dan kesulitan kehidupan rakyat.

Pemerintah pusat harus memastikan bahwa tidak akan ada “oknum-oknum nakal” yang memanfaatkan keadaan pandemi dan keresahan masyarakat demi meraup untung yang sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri. 

Serta keseriusan sanksi bagi oknum yang tertangkap harusnya lebih ditingkatkan agar tidak ada pengulangan kejadian buruk, yang lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan yang akan menghancurkan negara ini sendiri nantinya.

Lalu bagaimanakah seharusnya semua ini ditanggulangi? Tentu saja dengan memberikan peraturan yang ketat dan seadil-adilnya. Memanfaatkan kesulitan rakyat merupakan satu hal tabu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang sudah disumpah untuk melakukan semuanya demi kebaikan bangsa dan negara. 

Hal ini juga berpotensi membuat negara lain semakin memandang rendah negara kita ini. Sebenarnya untuk saat ini, pelayanan dan penanganan dari pemerintah untuk kasus Covid-19 sudah baik dan bisa dibilang sangat membantu menemukan jalan keluar di tengah permasalahan ini. 

Akan tetapi, balik lagi kepada masalah utamanya, masih banyak oknum yang dengan tidak merasa bersalahnya dan tidak tahu malunya mengerat dan mengambil keuntungan dari situasi ini.

Pada akhirnya, di tengah pandemi Covid-19 yang sudah mulai menjadi endemi ini, kerja sama antara pemerintah dan rakyat sangat penting. Rakyat yang harus mempraktikkan dengan penuh tanggungjawab protokol kesehatan yang diberikan. 

Dan pemerintah yang membantu mengurangi beban rakyat di tengah pandemi seperti ini, terutama dalam hal pengeluaran biaya 
untuk tes dan semua hal yang berhubungan dalam pemerolehan bantuan bagi rakyat.