Breaking News:

NIK sebagai NPWP, Semua Orang Harus Bayar Pajak?

Presiden Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

ISTIMEWA
Presiden Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021.

UU yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu: memperluas basis pajak; menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum; memperkuat administrasi perpajakan; dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu yang diatur dalam UU HPP adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) Orang Pribadi.

Dengan ketentuan baru ini, maka Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi diberi kemudahan untuk mendapat NPWP, karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Wajib Pajak tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP.

Kemudian apakah masyarakat yang sudah memiliki KTP harus membayar pajak? Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak.

Kewajiban membayar pajak hanya melekat pada pemilik NIK yang telah memenuhi syarat subjektif (termasuk sebagai subjek pajak) dan objektif (mendapatkan penghasilan setahun di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Pembayaran pajak dilakukan apabila:

a. penghasilan setahun di atas batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); atau 

b. peredaran bruto di atas Rp 500juta/tahun bagi Pengusaha yang membayar PPh Final 0,5% (PP-23/2018).

Apa yang dimaksud dengan PTKP dan berapa besarannya?

PTKP adalah jumlah penghasilan yang dibebaskan dari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (PPh Pasal 21).

Jika penghasilan WP Orang Pribadi (WP OP) tidak melebihi PTKP maka tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). PTKP yang berlaku sebagai berikut:

a.   Untuk WP OP sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

b.   Untuk WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

c.   Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

d.   Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga. Keluarga sedarah adalah orang tua kandung, saudara kandung dan anak, sementara keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar.

Untuk informasi lebih detail terkait UU HPP silakan follow Instagram Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau @pajakkepri. (*)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved