Bupati Natuna Jemput Dana Pusat, Gesa Relokasi Rumah Warga Bantaran Sungai

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Bupati Natuna Wan Siswandi berkeliling sejumlah kementerian di Jakarta.

Setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Wan bersama rombongan kini mendatangi Kementerian PUPR.

Dirjen Perumahan di Jakarta kini menjadi targetnya.

Ia berencana mengambil anggaran pemerintah pusat untuk membangun Kabupaten Natuna melalui APBN.

Tepatnya untuk merealisasikan relokasi rumah warga yang tinggal di bantaran sungai.

Ia berharap pemerintah mau membangun rumah warga yang layak di sana.

Baca juga: Nasib Natuna Kabupaten Terdepan Kepri, Pendidikan Hingga Telekomunikasi Butuh Dukungan

Baca juga: Sidak ke Gedung Museum Kebudayaan, Ini Temuan Komisi II DPRD Natuna di Lapangan

Pemkab Natuna pun telah mempersiapkan lahan untuk proses relokasi.

Lahan seluas 11 Hektare di Puak, Kecamatan Bunguran Timur menjadi lokasinya.

Ia mengatakan, usulan relokasi untuk rumah penduduk di bantaran Sungai berjumlah sebanyak rumah yang tergerak nantinya.

"Untuk besar rumahnya tipe 36 dengan anggaran diperkirakan sekitar 135 juta Rupiah per unitnya," ujarnya.

CURHAT Kondisi Pelabuhan

Bupati Natuna Wan Siswandi sebelumnya mungunjungi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) menjadi prioritasnya pada Selasa (21/12/2021).

Wan Siswandi tak sendirian. Ia didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Allazi dan Kepala Dinas Periundustrian Perdagangan dan Koperasi, Agus Supardi.

Bupati mengawali pertemuan dan koordinasi itu dengan potensi dan kondisi Natuna secara umum.

Tapi itu bukan salah satu agenda utamanya.

Kondisi pelabuhan tempatnya memimpin menjadi poin pentingnya.

Baca juga: Polres Natuna Bantu Pemerintah Gesa Capaian Vaksinasi Corona Anak 6-11 Tahun

Baca juga: Tim Labfor Bakal Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Diskominfo dan Inspektorat Natuna

Bupati Natuna menyampaikan kondisi pelabuhan yang perlu mendapat perhatian khusus untuk perbaikannya.

"Pelabuhan Midai dan Pelabuhan Serasan yang vinder (karetnya) sudah rusak dan lepas. Kelengkapan rambu laut atau sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) guna menunjang pelayaran dan keselamatan pelayaran perlu dilakukan perbaikan," kata Wan Siswandi.

Kabag Perencanaan Ditjen Hubla Kemenhub RI, Ciptadi yang menemui rombongan Pemkab Natuna menyarankan agar mengajukan apa yang dibutuhkan untuk daerah Natuna.

Dalam kesempatan itu, pejabat Ditjen Hubla mengungkapkan untuk pelabuhan Midai dan Serasan vinder (karet) akan segera diganti untuk tahun 2022 dan untuk perbaikan serta peningkatan beberapa pelabuhan akan segera disurvei dan dilaksanakan kajian terlebih dahulu.

"Silahkan Pemkab Natuna masukkan usulan berkenaan dengan apa yang menjadi kebutuhan di Natuna. Pengajuan yang masuk tahun 2022 akan dikerjakan di tahun 2023 nanti," ucap Ciptadi.

Ciptadi juga mengarahkan Pemkab Natuna agar melaksanakan koordinasi bersama KUPP Tarempa dan Provinsi Kepri untuk berkenaan dengan usulan yang akan disampaikan nantinnya.(TribunBatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Natuna