Gubernur Kepri Minta PTM Disetop 14 Hari, Jika Ada Warga Sekolah Terpapar Covid-19

Kepala-kepala Daerah tersebut di antaranya adalah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengambil langkah untuk membatasi pelaksanaan PTM di SMA-SMK menjadi 25 persen dari kapasitas seluruh siswa di tengah lonjakan varian Omicron.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 442/204-Dinkes/2022 per tanggal 27 Januari 2022.

Selanjutnya, Walikota Tangerang memutuskan menghentikan PTM bagi siswa PAUD-SMP di Kota Tangerang, dan kembali melakukan PJJ sejak Rabu (26/1/2022).

Kemudian, Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memutuskan PTM di Kota Bekasi dihentikan sementara mulai Rabu (2/2/2022) dan diganti dengan PJJ. Kebijakan ini menyusul temuan kasus COVID-19 pada 20 siswa dan guru.

Pemerintah Kota Bogor juga memutuskan untuk menghentikan PTM usai puluhan siswa dan guru terpapar COVID-19. Penghentian diberlakukan untuk semua jenjang sekolah di Kota Bogor mulai Selasa (1/2/2022) sampai waktu yang tidak ditentukan.

Terakhir, penurunan kapasitas PTM juga dilakukan di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). PTM akan dibuka dengan kapasitas 50 persen mulai hari ini, Rabu (2/2/2022).

KPAI pun mengeluarkan beberapa rekomendasi di antaranya:

1. KPAI mendukung penuh pernyataan Presiden Jokowi untuk Kementerian terkait mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen seiring meningkatnya kasus Omicron di Indonesia.

2. KPAI meminta Pemerintah Indonesia belajar dari gelombang kedua. Dimana Indonesia saat itu menghadapi banyak kematian.

Selain itu, kita juga bisa belajar dari Negara-negara lain yang sudah menghadapi Omicron.

Laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi Covid-19 varian omicron lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya.

Dan juga telah dilaporkan transmisi lokal varian omicron di Indonesia, bahkan sudah ada kasus meninggal karena omicron. Kita harus mengedepankan keselamatan anak-anak Indonesia;

3. KPAI mendorong mekanisme kontrol dan buka tutup sekolah dilakukan secara transparan untuk memberikan keamanan publik.

Karena ada pengaduan masyarakat yang menyatakan bahwa pihak sekolah dianggap tidak transparan mengumumkan siapa anak yang terpapar covid, sehingga ketika anak-anak kembali PJJ, namun tetap jalan atau pergi keluar rumah, hal ini berpotensi menularkan jika yang bersangkutan tertular dari teman yang positif tersebut.

Ada juga pengaduan masyarakat dimana anaknya menjalani tes PCR di sekolah karena teman sekelasnya ada yang positif, namun saat PCR di sekolah, PTM 100 persen tetap diberlakukan.