Peringatan HKG PKK Ke-50 Tahun 2022 di Kepri, Dewi Kumalasari Paparkan Sejarah PKK

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-50 yang dipusatkan tahun 2022 ini di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dilaksanakan di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Dompak,Tanjungpinang, Selasa (8/3/2022).

Acara tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian, Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Ketua TP PKK Kepri, Dewi Kumalasari, Wali Kota/Bupati di Kepri, serta Forkopimda tingkat I dan II.

Selain itu, juga dihadiri seluruh pengurus PKK se-Indonesia yang hadir secara langsung dan melalui virtual atau daring.

Ketua TP PKK Kepri, Dewi Kumalasari menyampaikan, sejarah perkembangan PKK.

PKK merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957.

"Yang menghasilkan rumusan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 Segi Kehidupan Keluarga sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat (PENMAS)," sebutnya.

Pada Mei tahun 1962 di Desa Salaman Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarluaskan 10 Segi Kehidupan Keluarga.

Sekitar tahun 1967 kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan, khususnya di daerah Dieng Kabupaten Wonosobo. Di antara mereka banyak yang menderita Honger Odeem (HO).

Baca juga: Istri Mendagri Ketua Umum TP-PKK Resmikan Pulau Penyengat Kepri Jadi Pulau Digital

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad Tegaskan Bantuan Hibah Transparan Tanpa Ada Potongan

"Kenyataan ini menyentuh hati Ibu Isriati Moenadi, sebagai Istri Gubernur Jawa Tengah saat itu. Beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah, dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan, dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur istri pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 Segi Pokok PKK secara intensif," ujarnya kembali.

Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia.

Pada 27 Desember 1972, Mendagri mengirimkan Surat Kawat Nomor SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, tembusan disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia.

Pada tahun 1978 diselenggarakan Lokakarya Pembudayaan 10 Segi Pokok PKK, yang menghasilkan rumusan 10 Program Pokok PKK, berdasarkan Keputusan Presiden No 28 Tahun 1980, tentang Perubahan Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), posisi PKK sebagai Seksi ke-10 di LKMD. Selanjutnya Gerakan PKK dibina oleh Departemen Dalam Negeri.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1982, mulai dibentuk Tim Penggerak PKK Pusat dilanjutkan dengan kegiatan dilaksanakan RAKERNAS II PKK untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 Program Pokok PKK nya. Setiap tahun diadakan Rapat Konsultasi, dan lima tahun sekali diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PKK," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, sangat mendukung kegiatan PKK di seluruh Kepri.

"Kita mendorong peran dan fungsi PKK sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi. Sebagai komitmen, kami telah menganggarkan Rp 1,9 miliar untuk PKK Kepri," sebut Ansar.