Ada Dugaan Bagi-bagi Kavling di Ibu Kota Negara (IKN) Kaltim, KPK Sebut Tak Semua Clean and Clearing

TRIBUNBATAM.id - Kabar tak sedap berkembang di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Muncul dugaan bagi-bagi kavling di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku mendapat informasi adanya pihak diduga bagi-bagi kavling di lahan IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya temuan itu dari informan KPK, walau tidak menjelaskan lebih lanjut soal sosok informan dimaksud.

Temuan itu diungkapkan Alex saat rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi secara hybrid.

Turut hadir dalam rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Nama Bambang Susantono Mencuat Jadi Kepala Otorita IKN, Dilantik Presiden Jokowi Besok?

Baca juga: Rencana Presiden Jokowi Kemah di Titik Nol IKN, Bakal Temui Tokoh Adat

Meski tak merinci secara detail, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kaltim.

Menurutnya KPK akan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).

"Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. IKN juga menjadi prioritas kami," ujarnya.

Alexander Marwata menyatakan pihaknya belum mengetahui apakah Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud ikut-ikutan bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Alex mengatakan, KPK akan mendalami para pihak yang diduga terlibat bagi-bagi kavling tersebut, termasuk kepada Abdul Gafur Masud.

Diketahui, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Saya tidak tahu apakah Bupati PPU itu juga bagi-bagi kavling. Tentu kalau ada informasi seperti itu pasti nanti akan didalami oleh penyidik, kepada siapa saja," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Sentil TNI/Polri Perdebatkan Pemindahan Ibu kota Negara Dalam Grup WhatsApp

Baca juga: Diam-diam Jokowi Terus Kembangkan Jalan Tol via Balikpapan-Penajam di Ibu Kota Negara Baru

Kendati demikian, Alex mengakui informasi mengenai bagi-bagi kavling di lahan IKN Nusantara tersebut masih sebatas rumor semata.

Dilansir dari Tribunnews.com, rumor tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut kebenarannya.

Selain itu, Alex memaparkan KPK sudah diminta ikut mengawal program pembangunan IKN Nusantara.

KPK, kata Alex, akan turut mengawasi mulai dari persiapan dan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.

KPK juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan IKN Nusantara.

Alex menekankan koordinasi diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi di proyek tersebut.

Duet Bambang Susantono-Doni Rahayu

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Wakil Menteri Perhubungan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.

Jokowi juga memilih petinggi Sinarmas Land, Doni Rahayu untuk mendampingi Bambang.

Sebagai doktor di bidang infrastruktur dari Universitas California, Berkeley, Bambang Susantono jadi Wakil Presiden Asian Development Bank.

Baca juga: UU Ibu Kota Negara Digugat ke MK, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Angkat Bicara

Baca juga: KPK Serahkan Berkas, Kasus Suap Seret Bupati Musi Banyuasin Nonaktif Segera Sidang

Ia juga menjadi Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia.

Tak hanya Bambang, Doni Rahayu juga memiliki jejak rekam di bidang pengembangan kota.

Doni yang saat ini menjadi Direktur Pelaksana Kantor Presiden Sinarmas Land tercatat sebagai pengembang kota mandiri Bumi Serpong Damai (BSD).

Dengan dipilihnya kedua tokoh ini, Jokowi berharap Nusantara ke depannya dapat menjadi kota yang sangat memperhatikan lingkungan hidup, dengan pepohonan dan kelestarian alam.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong membeberkan pertimbangan Jokowi memilih Bambang
Susantono dan Donny Rahajoe memimpin IKN Nusantara.

Menurut Jokowi, kedua tokoh itu memiliki kombinasi profesi yang baik jika dilihat dari sisi pengalaman.

"Kalau lihat pengalamannya, mereka kombinasi yang cukup baik dari segi profesionalisme. Pak Bambang punya keahlian di bidang transportasi, infrastruktur dan perhubungan. Lalu, punya pengalaman di bidang manajemen dan lembaga internasional. Belum lagi pengalaman di pemerintahan," ucap Wandy dikutip dari Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

Sementara itu, lanjut Wandy, Donny berpengalaman dalam pengelolaan kota, dan bisa dibilang cukup sukses dalam kinerjanya.

Baca juga: Terseret Dugaan Pencucian Uang, Siwi Sidi Kembalikan Uang Rp647 Juta ke KPK, Diminta Lakukan Hal Ini

Baca juga: Reaksi Ahok Dilaporkan ke KPK : Sudah Pernah Diperiksa Semua

.

.

.

(*/ TRIBUNBATAM.id)