DAFTAR Rekomendasi PKS Batam Hasil Rakerda, Terkait Ex-Officio BP Batam hingga Kampung Tua

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kota Batam dengan segala potensinya telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) oleh pemerintah pusat.

Hal ini membawa konsekuensi banyak proyek dan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan di Batam.

Untuk itu, dibutuhkan efektivitas koordinasi dan kebijakan dalam mendukung dan melaksanakan berbagai proyek dan kegiatan strategis nasional di Batam.

Kebijakan Ex-Officio Walikota Batam sebagai Kepala BP Batam adalah kebijakan yang tepat, karena mampu mensinergikan dua institusi yakni Pemko Batam dan BP Batam menjadi dua mesin pembangunan kota Batam yang efektif.

Sehingga mampu membawa kemajuan kota Batam dan asilnya dapat dirasakan oleh masyakarat.

PKS kota Batam mendorong pemerintah pusat untuk tetap mempertahankan kebijakan Walikota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam pasca 2024.

Hal ini menjadi salah satu rekomendasi sikap politik Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Keadilan Sejahtera Kota Batam Tahun 2022.

Gelaran Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKS Batam 2022 telah rampung (27/3/2022) lalu.

Sekretaris DPD PKS Kota Batam, Warya Burhanuddin menuturkan adapun tema Rakerda ini, Semangat Transformasi dan Kolaborasi memberikan pesan kepada masyarakat, untuk terus melakukan perbaikan, beradaptasi dan berkolaborasi untuk melayani masyarakat.

Dirangkaikan dengan penampilan kesenian tradisional dan memberikan penghargaan kepada 4 pembina terbaik PKS 2022 dan tiga tokoh inspiratif 2022 dari kalangan non-parpol. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi PKS semoga dapat menjadi energi yang menginspirasi masyaralat untuk bersama berkontribusi.

"Mari berkontribusi bersama PKS dan menjadi solusi untuk melayani masyarakat. PKS juga memberi ruang kreasi dan panggung gagasan bagi anak muda untuk berkolaborasi", ujar Warya

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Batam yang juga Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Yusuf, S.Mn, MM mengatakan, hasil rekomendasi Rakerda PKS Batam 2022 ini, mengulas kondisi kekinian Sosial dan Ekonomi masyarakat kota Batam dan kinerja Pemerintah dengan Ex-officio BP Batam.

"Semoga rekomendasi ini dapat berkontribusi dalam Kebijakan Pemerintah yang Pro-Rakyat," ujar Yusuf.

Adapun rekomendasi berikutnya dalam Rakerda ini, pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian nasional, tak terkecuali kota Batam.

Banyak masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), UMKM terlilit berbagai kesulitan.