DAFTAR Rekomendasi PKS Batam Hasil Rakerda, Terkait Ex-Officio BP Batam hingga Kampung Tua

Akibatnya banyak keluarga yang bermasalah dari sisi ekonomi dan ketahanan keluarga.

Perceraian di Batam meningkat.

Biarpun ekonomi sudah mulai membaik, seiring terkendalinya pandemi Covid-19, PKS kota Batam melihat perlu adanya kebijakan dari pemerintah Kota Batam yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

Baca juga: KASUS Covid-19 di Batam Melandai, Pasien Baru Tambah 1 dan Kasus Aktif Tinggal 38 Orang

Baca juga: JADWAL Pemadaman Listrik di Batam, Selasa 29 Maret 2022, Bisa Berubah Tergantung Cuaca

Khususnya masyarakat kecil guna penguatan ekonomi dan ketahanan keluarga, seperti pemberian bantuan usaha, penyediaan lapangan kerja, dan langkah lainnya yang dibutuhkan masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19.

Kota Batam sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, harus memiliki sistem ketahanan pangan yang kuat dan teruji.

Hal ini penting, selain menjaga ketahanan pangan dalam konteks menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, juga dapat mengurangi ketergantungan dengan daerah lain, terutama impor bahan pokok dari luar negeri.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar segera dibuat Peraturan Daerah (Perda) tentang ketahanan pangan sebagai regulasi yang mengatur bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di kota Batam.

PKS kota Batam juga mendorong Pemko agar lebih peduli dan berpihak kepada para petani dan nelayan yang jumlahnya ribuan di kota Batam.

Para petani dan nelayan tersebut, merupakan garda depan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan ketahanan pangan di kota Batam.

Sebagai daerah industri, kota Batam sebagian besar penduduknya adalah pekerja.

Adanya kasus meninggalnya seorang pekerja yang sedang hamil akibat tertabrak forklift merupakan preseden buruk.

Kasus ini menegaskan bahwa pelaksanaan dan pengawasan terhadap keselamatan kerja perlu menjadi perhatian serius oleh semua stakeholders sehingga kasus serupa tidak terulang. Pihaknya juga mendorong agar pemerintah kota Batam memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pelaksanaan dan pengawasan keselamatan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di kota Batam.

Rekomendasi selanjutnya kampung tua di kota Batam, hingga saat ini belum selesai status hukumnya.

Pihaknya meminta sebelum kepemimpinan walikota sekaligus Kepala BP Batam berakhir, permasalahan perkampungan tua di kota Batam sudah diselesaikan.

Terakhir, dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilkada kota Batam 2024, PKS Batam siap memberikan dan mewakafkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin dan kepala daerah kota Batam.

Guna melanjutkan estafet kepemimpinan Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.

"Kader-kader terbaik PKS kota Batam tersebut adalah Bakhtiar M. Rum, Raden Hari Tjahyono, Suryani, dan Yusuf," katanya. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)