Saat Gernas BBI, Gubernur Minta Diskresi Pusat Agar UMKM di Kepri Lebih Kompetitif

“Kami menitipkan kepada bapak-bapak Menteri, bila memungkinkan ada insentif- insentif yang bisa diberikan kembali oleh Pemerintah kepada industri atau perusahaan yang melakukan hlilirisasi produk, agar semakin banyak produk yang bisa kita ikut sertakan di e-katalog local, sektoral bahkan e-katalog Nasional,” harapnya.

Ansar juga menyampaikan usulan karena saat ini Pemerintah baru mengkampanyekan penggunaan Bangga Buatan Indonesia, namun dinilai masih minim sekali berkampanye untuk peningkatan kualitas produk-produk Indonesia. 

“Saya kira bangga Buatan Indonesia ini harus kita sertai dengan penguatan, mendorong produk-produk di Indonesia ini agar kedepan memiliki kualitas  yang lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan produk-produk import,” usulnya.

Pemerintah Pusat hendaknya dapat mengkalkulasi dengan tepat, karena ketika BBI ini diterapkan 40 persen dari belanja di Daerah, Pusat, BUMN dan sebagainya, maka ketersediaan produk-produk inti harus mencukupi.

Ansar mencontohkan, ketika sedang membangun struktur bangunan maka akan membtuhkan besi,maka ketersediaan besi dan lainnya tersedia dengan cukup. 

Jika tidak maka ketika kita harus menunggu berbulan-bulan pemesanan itu melalui e-katalog maka akan menggangu kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah dan tidak menutup kemungkinan  kita kan berhadapan dengan aparat penegak hukum. 

“Kita berharap juga pemerintah pusat benar-benar mengkalkulasi sehingga ketika kita melaunching 40 persen belanja semua dengan e-katalog produk dalam negeri, maka produk tersebut harus tersedia dengan jumlah yang cukup,” ucapnya.

Lebih lanjut Ansar juga menyampaikan pesan dari para pelaku UMKM kepada para Menteri bahwa sesuai dengan PMK 173 Tahun 2021, Produk-produk hasil produk UMKM di Batam ini ketika keluar dari Batam ke Provinsi yang lain maka akan dikenakan PPN saat ini 11 persen. 

Para pelaku UMKM meminta agar pemerintah bisa memberikan diskresi. Meskipun Kepri  merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, agar produk UMKM bisa kompetitif maka bisa diberikan diskresi tanpa PPN 11 persen, sehingga bisa bersaing dengan produk dari tempat lain. 

“PPN tersebut selama ini menjadi ganjalan bagi para pelaku UMKM disini.  Harapan mereka melalui pertemuan ini kiranya ada solusi-solusi lanjutan yang dapat dihasilkan melalui masukan dari  para Menteri yang hadir pada saat ini,” harapnya.

Dalam mendorong pengembangan UMKM di Kepri, Pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan beberapa program ke masyarakat, di antaranya memberikan bantuan modal Rp20 juta rupiah tanpa bunga. 

“Tahun lalu kita menargetkan Rp40 miliar dan mulai Okober kita launching hingga Desember terserap lebih dari Rp30 miliar. Dan tahun ini kita lanjutkan agar UMKM yang membutuhkan modal kerja mereka bisa mendaptkannya dengan mudah dan baik. Kita memanfaatkan channeling bank daerah untuk mengimplementasikan itu,” jelasnya 

Selanjutnya bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah menganggarkan Rp1,4 miliar untuk memberikan bantuan alat sterilisasi produk yang akan diberikan kepada salah satu koperasi yang merupakan binaan OPD, yang digunakan untuk membantu produk-produk UMKM kita bisa tembus ke pasar internasional karean dengan alat ini masa expired produk menjadi lebih lama. 

“Kalau ini sukses InsyaAllah kita akan berikan bantuan di semua Kabupaten/Kota di Kepri dalam rangka komitmen kita mendorong  UMKM kita kedepan lebih baik lagi,” ungkapnya. 

Pemerintah Provinsi Kepri, jelas Ansar, secara bertahap akan memberikan bantuan sertifikasi halal bagi para UMKM di Kepri dalam rangka untuk mendorong UMKM di Kepri lebih banyak menghasilkan diversifikasi produknya sehingga e-katalog yang ada kedepannya bisa lebih banyak menampilkan produk-produk unggulan di Kepri dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.