Breaking News:

DISKOMINFO NATUNA

PIKAT Investor, Pemkab Natuna Tawari Bebas Pajak Selama 2 Tahun

Pemkab Natuna bahkan berencana memberikan insentif pajak kepada investor baru di bidang pariwisata yang ingin menanamkan modal di daerah tersebut.

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM.id/MUHAMMAD ILHAM
Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda mengatakan, Pemkab Natuna berencana memberikan insentif pajak kepada investor baru di bidang pariwisata yang ingin menanamkan modal di daerah tersebut. 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terus fokus dalam membangun sektor pariwisata di daerah terdepan Indonesia itu.

Seperti diketahui, pembangunan sektor pariwisata di Natuna merupakan salah satu fokus pembangunan yang menjadi skala prioritas oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, yang terkenal dengan 5 percepatan pembangunan di Natuna, di antaranya sektor Pertahanan, Perikanan, Pariwisata, Migas dan Lingkungan Hidup.

Untuk memajukan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna harus menjalin kerjasama dengan investor.

Pemkab Natuna bahkan berencana memberikan insentif pajak kepada investor baru di bidang pariwisata yang ingin menanamkan modal di daerah tersebut.

"Kami harus membebaskan para investor baru di bidang pariwisata, mungkin satu atau dua tahun (insentif pajak)," kata Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda beberapa waktu lalu.

Menurutnya dengan kebijakan tersebut akan menarik minat investor untuk menanamkan modal di Natuna. Sehingga berimbas pada terciptanya lapangan pekerjaan dan secara otomatis angka pengangguran akan berkurang

Baca juga: BMKG Ranai Ingatkan Warga Waspadai Gelombang Setinggi 6 Meter di Laut Natuna Utara

Baca juga: Kapolres Natuna Cek Stok dan Harga Sembako H-1 Puasa Ramadhan 2022, Minyak Goreng Aman

"Kalau membangun dengan tambahan investasi dari berbagai pihak, maka dampaknya akan lebih besar, dan membuka lapangan kerja baru serta memberikan peluang yang lain sehingga ekonomi pum dapat tumbuh," ujarnya.

Rodhial menuturkan, agar tidak salah langkah, Pemkab Natuna akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mengetahui apakah kebijakan tersebut bisa dibuat. (TRIBUNBATAM.id/Muhammad Ilham)

 

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved