Angka Pengangguran di Ibu Kota Kepri Tanjungpinang Capai 6.000 Orang

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Angka pengangguran di Ibu kota Kepri, Tanjungpinang sejak awal pandemi covid-19 hingga tahun 2022 ini terjadi penambahan yang cukup signifikan.

Dari semula hanya sekitar 5.000 orang, lalu bertambah menjadi sekitar 9.000 orang.

Dan masuk Triwulan II 2022 kembali berkurang menjadi 6.000 orang.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, Hamalis mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Usia produktif semua, jika diambil dari data yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja) hanya sekitar 1.500 orang,” ucap Hamalis, Kamis (26/5/2022).

Ia melanjutkan, kebanyakan dari mereka ini adalah pendatang, termasuk yang tamat kuliah dan tamat sekolah, juga pengangguran karena belum bekerja.

Pihaknya mencatat pada Triwulan I tahun 2022, sudah 400 kartu kuning atau kartu pencari kerja yang dikeluarkan.

Memang, sejak pandemi covid-19 menurun banyak masyarakat antusias mencari kerja.

Baca juga: ANGKA Pengangguran di Batam Meningkat, Kadisnaker Ungkap Pemicunya 

Baca juga: Ternyata Abdul Latif Pengeroyok Ade Armando Bukan Mahasiswa, Dia Pengangguran yang Ditinggal Istri

"Awal tahun 2022 ini banyak yang bikin kartu kuning, cuma kita belum tahu apakah mereka ini sudah bekerja atau belum," katanya.

Di sisi lain ia mengatakan, persoalan saat ini yaitu tidak adanya laporan dari pemberi kerja yang sudah menarik kembali pekerja yang sempat dirumahkan saat pandemi. Walaupun sudah disurati beberapa kali, namun pemberi kerja tetap belum menanggapi.

"Itu masih tertutup bagi perusahaan, tapi kalau data berapa pekerja yang dirumahkan atau di PHK kita ada," jelasnya.

Kesulitan lain yang membuat serapan tenaga kerja di Tanjungpinang lambat karena pihak perusahaan yang tertutup untuk menyebar lowongan pekerjaan kepada pemerintah.

Dikhawatirkan pemberi kerja hanya memberikan lowongan pada orang yang berada di lingkungan keluarga sendiri atau mendatangkan orang dari daerah lain.

"Pernah kita tanyakan apa lowongan yang tersedia di suatu perusahaan tapi mereka tertutup," sebutnya.

Diakuinya hal ini memang sulit, pihaknya hanya berwenang untuk menyurati pemberi kerja. Tidak bisa memaksakan memberikan informasi lowongan pekerjaan seperti di kabupaten/ kota lain.