Breaking News:

Honorer Dihapus, Hanya Ada PNS dan PPPK Tahun 2023, Tindakan Merekrut Bisa Jadi Objek Temuan

Pemerintah sudah menyatakan hanya ada dua pegawai yang bekerja di kantor pemerintahan ke depannya, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK

Foto ilustrasi honorer - Honorer Dihapus, Hanya Ada PNS dan PPPK Tahun 2023, Tindakan Merekrut Bisa Jadi Objek Temuan 

TRIBUNBATAM.id - Batas waktu tenaga honorer yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan sepertinya kian dekat masa berakhirnya.

Menyusul, pemerintah sudah menyatakan hanya ada dua pegawai yang bekerja di kantor pemerintahan, yakni Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK).

Adapun bila instansi membutuhkan pegawai, bisa merekrut tenaga alih daya (outsourcing).

Sebagai informasi, Pejabat Pembina Kepegawaian yang tetap atau ketahuan merekrut tenaga honorer, akan diberi sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tindakan merekrut honorer dapat jadi bagian objek temuan pemeriksaan pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Untuk diketahui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang penghapusan tenaga honorer pada 2023.

Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.

Baca juga: Pilihan Sulit Bupati Anambas, MenPAN-RB RI Terbitkan SE Penghapusan Honorer 2023

Baca juga: 62 Honorer Pemkab Natuna Lulus PPPK Tahap 2, Bupati Singgung Penghapusan Honorer

"Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN," demikian bunyi poin 6 huruf b dalam surat yang diperoleh dari Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, Kamis (2/6/2022) siang.

Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing.

Bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

Surat itu juga mengatur bahwa PPK bisa merekrut tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bila membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan.

"Tenaga alih daya (outsourcing) tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan," bunyi surat tersebut, sebagaimana dikutip dari kompas.com.

Baca juga: Tidak Semua Honorer Diangkat Jadi PNS di Tahun 2023 Mendatang, Ini Sejumlah Syaratnya

Baca juga: Soal Penghapusan Tenaga Honorer Mulai 2023, Sekda Anambas: Kami Masih Butuh

Penyelesaian pegawai non- PNS sebelum 28 November 2023

Menpan-RB juga meminta PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum 28 November 2023.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved