INI Masalah Baru Bagi Pemda Jika Semua Pegawai Honorer Digantikan Outsourcing

Hal lain yang terasa di Provinsi Kepri adalah kondisi geografis daerah. Sebagai provinsi pemekaran yang baru berusia 17 tahun, juga pemerintah kabupaten/kota yang relatif baru, rekrutmen pegawai tidaklah mudah.

Turn-over pegawai di daerah ini sangat tinggi.

Banyak PNS yang bekerja di sebuah daerah minta pindah ke daerah lain setelah beberapa tahun bekerja.

Umumnya, mereka tak betah oleh angin laut di pulau-pulau.

Karena itu, untuk mengisi kekurangan, pemerintah daerah memilih merekrut honorer, terutama dari masyarakat tempatan sendiri.

Bahkan, bagi pemda, lebih baik merekrut lulusan SMA daripada berharap sarjana dari luar.

“Mengharapkan orang luar pusing. Masuk kerja seminggu, seminggu lagi libur di Batam,” kata seorang pejabat di Anambas.

“Lebih baik terima orang tempatan. Mereka tinggal kita ajar dan motivasi, kerjanya lebih bagus.”

Namun, tentu saja yang paling resah saat ini adalah pegawai honorer.

Jumlahnya di Kepri sangat banyak, mencapai belasan ribu orang. Banyak pegawai honorer sudah lama bekerja di suatu instansi sehingga mereka merasa nyaman dengan pekerjaan yang digeluti.

Seorang pegawai honorer di salah satu dinas Kota Tanjungpinang mengaku panik jika pegawai honorer dihapuskan pemerintah pada November 2023 nanti.

Ia memikirkan istri dan dua anaknya. Pria yang tidak ingin disebut namanya ini mengaku sudah lima tahun menjadi pegawai honorer di Satpol PP.

Meskipun gajinya ridak besar, namun cukup untuk menghidupi keluarga.

“Saya tidak mungkin tes CPNS atau PPPK karena ia cuma tamat SMA,” katanya.

Keresahan juga dirasakan oleh ibu tiga orang anak yang bekerja sebagai pegawai honorer.