Pendapat Anya Geraldine soal Candi Borobudur Disorot, Pacar Nadif Zahiruddin : Biar Gak Disia-siain

Lebih lanjut Ganjar menuturkan, pihaknya terus berusaha untuk mencari skema yang tepat untuk mengatur wisawatan yang ingin naik ke Candi Borobudur.

Apakah memang cukup dengan pengaturan kuota saja, atau harus dengan kenaikan tarif seperti yang diumumkan sebelumnya.

"Kita masih menata terus-menerus dan kita carikan skema-skema yang pada prinsipnya kita mesti atur semua yang mau naik ke candi. Apakah kemudian dengan kuota, apakah dengan yang diomongkan kemarin yakni harga."

"Jadi kita tunda dulu, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan 'Pak Gub kita tunda dulu' biar tidak terjadi cerita ini kemana-mana," tutur Ganjar.

Ganjar menambahkan setelah Luhut mengumumkan kenaikan tarif untuk Naik Vandi Borobudur, pihak TWC dan Balai memutuskan untuk menindaklanjutinya.

Pasalnya dibutuhkan pranata regulasi, uji kelayakan tarif yang ada, hingga mendiskusikan terkait mekanisme kenaikan tarif.

"Karena setelah putusan itu TWC pun memutuskan kami akan tindak lanjuti berikutnya dengan Balai. dan itu artinya butuh pranata regulasi, kelayakan-kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka yang akan mendiskusikan itu," terang Ganjar.

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Tarif Naik Candi

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar menyampaikan tanggapannnya terkait rencana perubahan harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berencana membatasi kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur.

Bersamaan dengan hal tersebut, Luhut menyatakan bakal menaikkan harga tiket ke stupa Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 per orang bagi turis lokal.

Menurut Muhaimin Iskandar atau akrab dipanggil Cak Imin, pemerintah perlu mengkaji ulang rencana menaikkan harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur.

"Saya minta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan biaya itu, terutama untuk saudara-saudara kita yang ke situ untuk kegiatan ibadah keagamaan harus mendapatkan kekhususan,” katanya, Senin (6/6/2022)

Ia menilai, tarif yang akan ditetapkan oleh pemerintah terlampau mahal.

Selain itu, ia khawatir rencana tersebut dapat merugikan pariwisata Indonesia.