Breaking News:

Tahun 2023 Nomor Induk Kependudukan Jadi NPWP, Apakah Semua Wajib Bayar Pajak?

Tahun depan pemerintah bakal memberlakukan NIK pada KTP sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP, sebagai langkah penyederhanaan birokrasi efektif

ist
Ilustrasi - 2023 Nomor Induk Kependudukan Jadi NPWP, Apakah Semua Wajib Bayar Pajak? 

TRIBUNBATAM.id - Tahun depan pemerintah bakal memberlakukan NIK pada KTP sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.

Perubahan ini sebagai langkah penyederhanaan birokrasi yang efektif dan efisien yang bermanfaat bagi masyarakat maupun DJP.

Di satu sisi masyarakat dapat memproses pembayaran pajak secara praktis dan cepat.

Sedangkan bagi DPJ dapat mengelola dana pajak lebih luas dan tepat.

"Konteks penggunaan NIK sebagai NPWP adalah kemudahan dan kesederhanaan administrasi, serta mendukung kebijakan satu data Indonesia," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam siaran resmi Dirjen Pajak.

Ia melanjutkan, ketika masyarakat mendaftarkan diri nantinya akan diarahkan menggunakan NIK sebagai nomor resmi bayar pajak.

Sedangkan bagi masyarakat yang sudah punya NPWP, akan diberikan informasi secara bertahap untuk mengurus pergantian NPWP menjadi NIK.

Masyarakat yang memiliki NIK, belum tentu dikenakan pembayaran pajak kalau belum memenuhi syarat resmi bayar pajak.

Baca juga: Begini Cara Nonaktifkan NPWP secara Online, Tak Perlu ke Kantor Pajak

Baca juga: Tidak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Cara Nonaktifkan NPWP secara Online

Agar tidak salah persepsi, ada beberapa hal perlu dipahami syarat pembayaran pajak ini kalau sudah berganti menjadi NIK.

Dilansir dari kontan.co.id, pemilik NIK bisa membayar pajak yang sudah diaktivasi.

Aktivasi tersebut juga harus memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu sudah berusia lebih dari 18 tahun, memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Rp 54 juta rupiah setahun untuk status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0) dan memiliki omzet di atas Rp 500 juta setahun bagi wajib pajak orang pribadi, usaha mikro dan menengah (UMKM).

Neilmaldrin mengaku akan segera menerbitkan aturan teknis tersebut.

Aturan teknis ini berfungsi agar masyarakat memahami syarat resmi pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan pemerintah.

"Aturan teknis terkait penerapan ketentuan tersebut akan segera diterbitkan," pungkas Neil.

Halaman
12
Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved