Breaking News:

DPRD Natuna Gelar Rapat Paripurna LPP APBD 2021

Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar memimpin rapat paripurna dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2021

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Natuna terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Selasa (28/6/2022). 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Natuna terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (28/6/2022).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Natuna mengucapkan terimakasih atas kehadiran seluruh tamu undangan.

"Terimakasih atas kehadirannya, mari kita dengarkan bersama penyampaian pidato dari Bupati Natuna sebagai bahan pertanggungjawaban terkait anggaran tahun 2021," kata Daeng Amhar.

Sementara itu, Bupati Natuna, Wan Siswandi dalam pidatonya menyampaikan, rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Esensi dari pengelolaan keuangan daerah selalu berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui penataan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan akuntabel. Hal tersebut di atur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah," tutur Bupati Natuna.

Sementara itu, ia juga menjelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021 adalah proses penganggaran dalam penyusunan APBD menggunakan pendekatan yang disebut dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daera (SKPD) dalam menyusun anggaran tidak hanya mengusulkan program dan kegiatan dalam rencana kerjanya, namun juga harus dapat menetapkan indikator, tolak ukur dan target kinerja untuk setiap kegiatan yang diusulkan.

Baca juga: Masuk Proyek Strategis, Jalan Dua Jalur di Pantai Piwang Natuna Mulai Dibangun Agustus

Baca juga: Perdana ke Natuna, Kajati Kepri Gerry Yasid Sosialisasikan Restorative Justice

Sehingga setiap kegiatan dapat diukur tingkat keberhasilannya, baik pada tingkat keberhasilan masukan maupun keluarannya atau hasil dari suatu kegiatan, serta manfaat dan dampak yang dicapai.

Berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2021, secara keseluruhan telah dianggarkan belanja sebesar Rp 1.198.702.228.846,83 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam Rupiah delapan riga Sen) dengan realisasi penyerapan Rp 952.614.019.789,40 (sembilan ratus lima puluh dua miliar enam ratus empat belas juta sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah empat puluh Sen).

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved