Ancaman Jenderal China Buat Amerika Serikat Jika Terus Bela Taiwan

CHINA, TRIBUNBATAM.id - Perseteruan antara China dengan Amerika Serikat kembali terjadi.

Tepatnya setelah dua Jenderal saling melempar ancaman terkait sikap Amerika Serikat yang berada di belakang Taiwan.

Pertemuan secara virtual itu menyusul komentar berapi-api Menteri Pertahanan China Wei Fenghe pada konferensi keamanan regional bulan Juni 2022 di Singapura yang juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.

Wei menuduh Amerika Serikat berusaha membajak dukungan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk mengubah mereka melawan China.

Dengan mengatakan jika Amerika Serikat berusaha untuk memajukan kepentingannya sendiri dengan kedok multilateralisme.

Pada pertemuan yang sama di Singapura, Austin mengatakan China menyebabkan ketidakstabilan dengan klaimnya ke Taiwan dan peningkatan aktivitas militernya di daerah tersebut.

Kini China menuntut Amerika Serikat menghentikan 'kolusi' militer dengan Taiwan.

Baca juga: Ancaman China semakin Nyata, Bos FBI dan MI5 Bertemu, Ini yang Dibahas

Kepala Staf Gabungan China, Jenderal Li Zuocheng menegaskan kepada Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley jika China tidak memiliki ruang kompromi pada isu-isu yang mempengaruhi kepentingan negara mereka.

Termasuk Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya sendiri dan dianeksasi secara paksa jika perlu.

China mengklaim jika Taiwan merupakan bagian dari wilayah kekuasannya.

Sementara Taiwan menolak klaim Negeri Panda itu.

Serta mengklaim mereka merupakan negara yang merdeka.

Negeri pimpinan Xi Jinping itu kian gusar setelah Amerika Serikat berada dalam bayang-bayang Taiwan.

China semakin gusar setelah Amerika Serikat menjadi sekutu utama Taiwan dan pemasok utama senjata pertahanan, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

"China menuntut AS ... berhenti membalikkan sejarah, menghentikan kolusi militer AS-Taiwan dan menghindari dampak terhadap hubungan dan stabilitas China-AS di Selat Taiwan," kata Li dalam laporan Associated Press, Jumat, (8/7/2022).

Baca juga: China Pangkas Masa Karantina Buat PPLN, Sebut Kasus Covid-19 Mulai Melandai

Militer China, kata Jenderal Li Zuocheng akan dengan tegas menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial.

"Jika ada yang membuat provokasi nakal, mereka akan bertemu dengan serangan balik tegas dari orang-orang China," tegasnya.

Bahasa seperti itu cukup rutin dan Li juga dikutip dalam rilis berita Kementerian Pertahanan yang mengatakan China berharap untuk lebih memperkuat dialog, menangani risiko, dan mempromosikan kerja sama.

Daripada sengaja menciptakan konfrontasi, memprovokasi insiden, dan menjadi saling eksklusif'.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken pada Mei lalu menyebut China sebagai tantangan jangka panjang paling serius tatanan Internasional bagi Amerika Serikat.

Terlebih dengan klaimnya terhadap Taiwan dan upaya untuk mendominasi Laut China Selatan yang strategis, yang memicu tanggapan marah dari Beijing.

AS dan sekutunya menanggapi dengan apa yang mereka sebut patroli kebebasan navigasi di Laut China Selatan, yang memicu tanggapan marah dari Beijing.

Undang-undang AS mengharuskan pemerintah untuk memperlakukan semua ancaman terhadap pulau itu sebagai masalah keprihatinan serius.

Meskipun masih ambigu apakah militer AS akan membela Taiwan jika diserang oleh China.

Putaran terakhir retorika panas datang menjelang pertemuan antara Blinken dan mitranya dari China, Wang Yi hari Sabtu di pertemuan para menteri luar negeri dari G20 di Indonesia yang diperkirakan akan dibayangi oleh ketidaksepakatan atas serangan Rusia ke Ukraina.

Baca juga: Menlu Amerika Serikat dan China Bakal Bertemu di Bali, Inflasi AS jadi Sorotan

China menolak untuk mengkritik agresi Moskow atau bahkan menyebutnya sebagai invasi.

Sementara mengutuk sanksi Barat terhadap Rusia dan menuduh AS dan NATO memprovokasi konflik.

Seiring dengan isu panas Taiwan dan Laut China Selatan, Washington dan Beijing juga berselisih mengenai perdagangan, hak asasi manusia dan kebijakan China di Tibet dan terhadap minoritas Muslim Turki di wilayah barat laut Xinjiang.(TribunBatam.id) (Kompas.tv)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: Kompas.tv