Krisis Sri Lanka, Kemenlu Ungkap Kondisi 340 Warga Indonesia di Kolombo

TRIBUNBATAM.id - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) bersikap terkait nasib Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sri Lanka.

Kemenlu RI melalui KBRI Kolombo mengungkap jika terdapat 340 WNI yang menetap di Sri Lanka yang kini sedang menggelar aksi besar-besaran.

Sri Lanka dilaporkan mengalami krisis ekonomi hebat, hingga membuat warganya turun ke jalan dan menduduki Istana Kepresidenan Gotabaya Rajapaksa, Sabtu (9/7/2022).

Protes pelengseran Presiden Sri Lanka Rajapaksa sebenarnya sudah dimulai pada awal Maret.

Aksi protes ini dilakukan para demonstran untuk menuntut perguliran kepemimpinan guna memperbaiki kondisi ekonomi Sri Lanka yang telah hancur, imbas dari berkurangnya cadangan devisa dan membengkaknya utang negara.

Baca juga: Demonstran Duduki Kediaman Presiden Sri Lanka, Nikmati Fasilitas Mewah di Rumah Dinas

Kondisi inilah yang membuat Sri Lanka dilanda krisis berkepanjangan.

Hingga membuat 22 juta warga di negara ini menderita kekurangan pangan, obat-obatan serta bahan bakar selama berbulan-bulan, karena pemerintah gagal melakukan impor barang-barang vital tersebut.

Ketua DPR Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardena mengungkap jika Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa siap mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Juli 2022 mendatang.

Keputusan ini menurutnya diambil untuk memastikan penyerahan kekuasaan secara damai.

"Keseluruhan WNI tersebut hingga kini kata Judha dikabarkan oleh KBRI Kolombo dalam keadaan baik dan selalu dalam monitor. Semuanya dalam keadaan baik serta termonitor kondisinya oleh KBRI," ungkap Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI, Judha Nugraha seperti diberitakan Tribunnews.com.

KBRI juga menyalurkan bantuan logistik bagi WNI yang paling terdampak krisis selama krisis ekonomi di Sri Lanka berlangsung.

Tidak hanya menduduki kediaman Istana Presiden Gotabaya Rajapaksa, massa juga menguasai kediaman resmi Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe serta Kantor Sekretariat Presiden yang terletak di Galle Face Green, area yang menjadi pusat konsentrasi massa pelaku unjuk rasa.

Beberapa orang dilaporkan luka-luka akibat aksi ini.

Baca juga: Amerika Serikat Umumkan Tambah Bantuan 20 Juta Dolar AS Bantu Krisis Ekonomi Sri Lanka

"Meskipun pengunjuk rasa telah menguasai Objek Vital tersebut, situasi keamanan secara umum di kota Kolombo dapat dikatakan masih kondusif," beber Judha.

PERDANA Menteri Siap Mundur

Krisis ekonomi parah sedang terjadi di negara Sri Lanka.

Sri Lanka yang berpenduduk 22 juta orang itu tengah berjuang di bawah kekurangan devisa yang parah.

Krisis ekonomi parah di Sri Lanka ini berdampak pada pembatasan impor bahan bakar, makanan dan obat-obatan, yang menjerumuskannya ke dalam krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan pada 1948.

Negara bahkan sempat meminta warga Sri Lanka yang berada di perantauan untuk mengirimkan uang untuk membeli makanan.

Pemerintah di negara Asia Selatan itu mengumumkan gagal membayar utang luar negeri hingga Rp 723 triliun atau 51 dollar AS.

Aksi demonstran yang turun ke jalan tak terhindarkan.

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut, Presiden Gotabaya Kabur, Perdana Menteri Siap Mundur

Banyak yang menyalahkan kemunduran negara ini pada Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Yang terbaru, Perdana Menteri (PM) Sri Lanka Ranil Wickremesinghe bersedia mengundurkan diri untuk memberi jalan bagi pemerintah mencapai persatuan baru.

Ia disampaikan oleh Kantor Perdana Menteri Sri Lanka pada Sabtu (9/7/2022), setelah Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa meninggalkan kediaman resminya ketika diserbu oleh pengunjuk rasa.

"Untuk memastikan keselamatan warga, dia setuju dengan rekomendasi para pemimpin partai oposisi (untuk mundur," kata Kantor Wickremesinghe, dikutip dari Kompas.com melalui AFP.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: Tribunnews.com