Korban Kaveling Bodong PT PMB Kecewa, BP Batam Hingga BPN Absen RDP DPRD

"Kami mendapat pengaduan perihal jual beli kaveling bodong oleh PT. Prima Makmur Batam. Saat ini kasus sudah berjalan. Namun, nasib para korban belum jelas," ujarnya saat diwawancarai Tribun Batam.

Tak hanya DPRD Batam, lanjut Cak Nur, polemi ini seharusnya juga menjadi perhatian beberapa pihak terkait.

Apalagi ada laporan dari para konsumen, di lokasi yang sedang bermasalah itu, telah ada pihak lainnya yang mencoba untuk membangun kaveling baru.

"Ada laporan jika objek-objek kaveling di atas hutan lindung itu ada pihak yang mengkavelingkan ulang. Ini perlu ada klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang, supaya clear," sambungnya.

Baca juga: Direktur PT PMB Disidang, Buntut Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung Batam di Nongsa

Oleh sebab itu, Cak Nur berencana untuk melanjutkan RDP yang tertunda Minggu depan.

Ia meminta agar pihak-pihak berwenang seperti Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, serta dinas berwenang lainnya juga dapat hadir untuk mengawal permasalahan lingkungan hidup tersebut.

"Karena di sini ada permasalahan pelik yakni pengrusakan lindungan hidup. Ini menjadi atensi kami. Kita agendakan ulang, jangan sampai diundang tidak hadir," pungkasnya.(TribunBatam.id/Ichwan Nur Fadillah)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google