Breaking News:

DISKOMINFO KEPRI

Seluruh Fraksi di DPRD Setuju LPP APBD Kepri 2021 Disahkan Jadi Perda

Sebanyak delapan fraksi di DPRD Kepri sampaikan pandangan akhirnya, menerima Ranperda LPP APBD Kepri 2021 ditetapkan menjadi Perda dengan evaluasi

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
Adpim Pemprov Kepri/Tribun
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menghadiri rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid, Gedung DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (25/7/2022). Rapat paripurna hari itu tentang pandangan Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menghadiri rapat paripurna dengan agenda pandangan Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II, Raden Hari Tjahyono berlangsung di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid, Gedung DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (25/7/2022).

Paripurna ini merupakan agenda lanjutan setelah sebelumnya pada Rabu (6/7/2022) lalu Pemprov Kepri sudah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi.

Sebanyak delapan fraksi menyampaikan pendapat akhirnya yang secara keseluruhan menerima Ranperda tersebut untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebagian besar Fraksi menyoroti beberapa kegiatan maupun program antara lain, pungutan retribusi labuh jangkar, upaya pemulihan ekonomi Kepri pasca pandemi covid-19 dan penanganan banjir.

Dalam pendapat akhir, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan akan menerima dan menyetujui jika Pemprov Kepri akan berkomitmen dalam kurun waktu 3 bulan ke depan melakukan perbaikan atas nilai aset yang sudah terregistrasi atau belum.

Sedangkan Fraksi Golkar menyampaikan bahwa Pemprov Kepri bersama DPRD dalam ranperda ini menekankan pada pemulihan ekonomi dengan penguatan jaringan pengaman sosial melalui tata kelola Pemerintahan yang baik.

Baca juga: POPDA VIII Kepri, Bintan Hadirkan Zapin Pesisir dan Makyong Kreasi

Selanjutnya, Fraksi PKS menegaskan bahwasanya anggaran Silpa yang masih besar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas yang mendesak khususnya dibidang kesehatan.

Sementara itu, pendapat akhir Fraksi Nasdem menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada Pemprov Kepri atas proses pembahasan Ranperda hingga ketingkat akhir dengan bersungguh-sungguh dan memperhatikan komitmen.

Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atas capai kontribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing dan Fraksi Gerindra berharap kepada Gubernur dalam pendapat akhir Fraksi ini dapat menjadi masukan dalam menjalankan pemerintahan kedepannya.

Kemudian, Fraksi Demokrat berharap setelah disahkannya Ranperda ini, Pemprov Kepri dan DPRD Kepri secara bersama dapat mengawasi dan mengawal jalannya penggunaan anggaran yang ditetapkan ini.

Fraksi Harapan menyampaikan agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2021 senantiasa dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan sumbangsih konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja dan tugas-tugas pemerintah Provinsi Kepri pada tahun-tahun mendatang.

Terakhir, Fraksi PKB-PPP mengingatkan dengan postur APBD tahun anggaran 2021 ,Pemprov Kepri agar bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelaksanaannya. (Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved