KENAIKAN BBM SUBSIDI
Pakar Sarankan Pemerintah Perketat Pengawasan BBM Subsidi Daripada Naikkan Harga Pertalite Rp10.000
Pemerintah disarankan melakukan pengetatan pengawasan dan penghematan dibanding menaikkan harga BBM jenis Pertalite yang bisa memicu inflasi.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id- Pakar menyarankan agar pemerintah bisa memperketat pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi daripada menaikan harga Pertalite.
Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.
Ia menyarankan pemerintah melakukan pengetatan pengawasan dan penghematan dibanding menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.
Sebab, kata Bhima, kenaikan harga Pertalite mencapai Rp10.000 per liter akan mendongkrak tingkat inflasi hingga mencapai 6-6,5 persen year on year (yoy).
"Dikhawatirkan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015," ujar Bhima saat dihubungi Selasa (16/8/2022).
Bhima juga menilai, pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan Solar subsidi untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.
Selama ini tingkat kebocoran Solar masih terjadi, dan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM untuk kendaraan pribadi karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi.
Baca juga: Berlaku September, Ini Daftar Kendaraan yang Boleh dan Dilarang Beli Pertalite
Baca juga: BBM Subsidi Bakal Dibatasi, Mobil LCGC Disarankan Pakai Pertamax Bukan Pertalite
"Penghematan dari pengawasan distribusi Solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran," tutur Bhima.
Ia menyebut, kenaikkan harga Pertalite memang akan meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, di sisi lain pemerintah wajib meningkatkan dana belanja sosial sebagai kompensasi kepada orang miskin dan rentan miskin atas naiknya harga BBM subsidi.
"Jadi ini ibarat hemat di kantong kanan, tapi keluar dana lebih besar di kantong kiri," kata Bhima.
Selain itu, Ia juga mendorong agar pemerintah bisa melakukan pembangunan jargas untuk menggantikan ketergantungan terhadap impor Elpiji 3 Kg.
Jaringan gas juga bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu.
"Tunda proyek infrastruktur dan alokasikan dana untuk menambah alokasi subsidi energi. Alihkan sebagian dana PEN untuk subsidi energi," ucap Bhima.
Pemerintah juga harus melakukan penghematan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan. Pemerintah juga dibekali dengan Undang-Undang Darurat Keuangan dimana pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR.
