Breaking News:

TANJUNGPINANG TERKINI

Karantina Pertanian Tanjungpinang Tolak Komoditas Sayur Dari Batam Gegara Hal Ini

Sayuran dari Batam ini diduga tidak jelas jaminan kesehatannya, sehingga dikembalikan Karantina Pertanian Tanjungpinang ke daerah asal

Penulis: Rahma Tika | Editor: Dewi Haryati
Dok. Karantina Pertanian Tanjungpinang untuk Tribun
Komoditas sayuran dari Batam yang tidak jelas kesehatannya dikembalikan Balai Pertanian Tanjungpinang ke daerah asal, baru-baru ini 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Karantina Pertanian Tanjungpinang melakukan penolakan komoditas sayuran segar asal Batam yang diangkut dengan kapal kayu, baru-baru ini.

Pasalnya, sayuran dari Batam tersebut diduga tidak jelas jaminan kesehatannya, sehingga dikembalikan ke daerah asal.

Kepala Karantina Pertanian Tanjungpinang, Raden mengatakan, sayur merupakan komoditas pertanian yang termasuk media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).

Sehingga setiap lalu lintasnya wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dari daerah asal.

"Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setiap lalu lintas MPHPHK/OPTK yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan akan dilakukan penahanan, penolakan bahkan sampai pemusnahan," ucap Raden.

Melalulintaskan komoditas pertanian tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan merupakan bentuk pelanggaran dari pasal 35, ayat 1 UU No. 21 tahun 2019 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan.

Baca juga: Kabar Gembira, Pemko Tanjungpinang Hapus Sanksi Denda PBB P2 hingga 30 November 2022

Raden mengungkapkan, komoditas pertanian yang tidak dilengkapi dengan sertifikat ini berupa 40 kotak wortel, 36 kotak brokoli, 40 karung cabai dan 42 karung kacang hijau.

“Setelah pemilik dipastikan tidak dapat melengkapi dokumen KT12, maka komoditas tersebut dilakukan penolakan,” tambahnya.

Apabila dijumpai hal seperti ini, Karantina Pertanian Tanjungpinang melakukan tindakan tegas berupa penahanan, penolakan sampai pemusnahan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit bagi tumbuhan atau OPTK.

“Tindakan pemusnahan ini adalah tindakan terakhir yang dilakukan apabila pemilik tidak bersedia membawa kembali ke daerah asal atau bila ditemukan adanya HPHK/OPTK setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium,” tegasnya. (tribunbatam.id/Rahma Tika)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved