Breaking News:

TANJUNGPINANG TERKINI

Kabar Gembira, Pemko Tanjungpinang Hapus Sanksi Denda PBB P2 hingga 30 November 2022

Penghapusan denda PBB P2 bagi WP di Tanjungpinang berlaku untuk tahun 1995 hingga 2022, dengan pengurangan biaya pokok mencapai 70 persen

Penulis: Rahma Tika | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Warga saat melakukan pembayaran PBB-P2 di loket BPPRD Tanjungpinang, belum lama ini. Pemko berikan keringanan bagi wajib pajak untuk bayar PBB dengan pengurangan biaya pokok dan sanksi denda 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada wajib pajak.

Itu dengan memberikan pengurangan pokok dan penghapusan denda kepada wajib pajak di Tanjungpinang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang, Said Alvie mengatakan, hal tersebut merujuk pada Peraturan Walikota (Perwako) PBB P2 nomor 23 tahun 2022 yang tujuannya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah pada masa pandemi covid-19.

“Kita sudah mulai sejak 4 Agustus 2022, kemudian sanksi denda 2 persen juga dihapuskan," ujar Alvie, Senin (22/8/2022).

Alvie menjelaskan penghapusan denda ini berlaku bagi PBB-P2 terhitung dari tahun 1995 hingga 2022, dengan pengurangan biaya pokok mencapai 70 persen.

Sedangkan masa pajak dari tahun 2013 sampai 2017 dipotong 50 persen.

Baca juga: BPPRD Tanjungpinang Terima Rp 7,8 M dari Pungutan PBB P2 hingga Akhir Juli 2022

“Keringanan pembayaran PBB-P2 ini berlaku hingga 30 November 2022, kita minta warga agar segera membayar dan memanfaatkan keringanan yang sudah diberikan,” imbaunya.

Pembayaran PBB-P2 itu sangat penting karena jika pemilik rumah berencana akan menjual rumah, maka yang bersangkutan harus melunasi pajak terlebih dahulu.

"Jika masih terhutang nanti saat akan jual rumah tetap harus dibayar juga," jelasnya.

Ia melanjutkan, saat ini tingkat kepatuhan warga membayar PBB-P2 masih rendah, sekitar 40 persen dari total wajib pajak sebanyak 105.000 orang.

"Karena data banyak tidak sesuai makanya warga menjadikan itu alasan kemudian malas membayar pajak,” tukasnya. (TRIBUNBATAM.id/Rahma Tika)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved