BATAM TERKINI
Massa HMI Batam Tolak Harga BBM Naik Bersitegang dengan Ketua DPRD Nuryanto
Massa HMI Batam yang mendatangi gedung DPRD menolak kenaikan harga BBM juga melayangkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat penolakan keras dari masyarakat, tak terkecuali dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam.
HMI Batam menganggap jika kebijakan pemerintah pusat tersebut mencekik rakyat di tengah lesunya perekonomian.
Tidak hanya di Batam, massa HMI yang menolak kenaikan harga BBM juga menggelar unjuk rasa di Jakarta pada hari ini.
"Kami menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Pemerintah dan DPRD Batam harus meneruskan pesan ini ke pusat," ujar Andri, Koordinator Lapangan (Korlap) HMI Batam saat memimpin aksi penolakan kenaikan harga BBM di Gedung DPRD Batam, Senin (5/9/2022).
Mahasiswa asal Universitas Ibnu Sina Batam tersebut mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah pusat.
Baca juga: Unjuk Rasa HMI Tolak Kenaikan Harga BBM, Polisi Siagakan Empat Ribu Personel

Pasalnya, kenaikan harga BBM itu bakal berdampak ke beberapa sektor.
"Rakyat kecil menjerit. Ibu Pertiwi ikut menangis dengan keputusan ini," ujar demonstran lainnya.
Pantauan TribunBatam.id, sebanyak tujuh orang mahasiswa tergabung dalam rombongan aksi.
Sebelum masuk ke Gedung DPRD Batam, mereka tampak berorasi terlebih dulu di depan pintu masuk.
Penyampaian orasi sendiri pun tak berlangsung lama, sekira 15 sampai 20 menit.
Lalu, rombongan aksi masuk dan langsung diterima oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto.
Aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gedung DPRD Batam sempat memanas.
Rombongan aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batam sempat berdebat dengan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, yang menolak untuk ikut menyatakan sikap bersama rombongan aksi.
Baca juga: Harga BBM Subsidi Mulai Naik, Harga Bahan Pangan Batam Masih Stabil
Bahkan, penolakan itu membuat HMI Batam kecewa dan mengirim mosi tidak percaya kepada pemerintah atas kebijakan yang dianggap mencekik masyarakat tersebut.
"Aspirasi ini kami terima dan akan lanjutkan ke pemerintah. Kami ini bagian dari unsur pemerintahan, kalau kenaikan harga BBM ini dari pusat," ujar Nuryanto saat menemui rombongan aksi, Senin (5/9/2022).
Tidak hanya itu, Cak Nur, panggilan akrabnya, berjanji untuk segera mengundang Pemerintah Kota Batam guna meneruskan aspirasi penolakan dari masyarakat yang disuarakan oleh HMI Batam.
"Nanti kita undang pihak eksekutif untuk meneruskan suara kawan-kawan," sambung Cak Nur.
Merespons jawaban itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi HMI Batam, Andri, mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Cak Nur.
Menurutnya, sejumlah aksi yang pernah dilakukan sebelumnya, juga berakhir dengan janji semata.
"DPRD ini bertugas untuk mengawasi. Seharusnya DPRD juga ikut menyatakan sikap. Permintaan kami hanya itu. Kalau tidak mau, kami merasa kecewa. Kami merasa tidak diwakilkan oleh DPRD," tegas Andri.
Baca juga: HMI Gelar Aksi di Depan Kantor Gubernur Kepri, Kritik 100 Hari Kerja Ansar-Marlin
Di ujung aksi, Andri serta rekan-rekannya pun menyatakan mosi tidak percaya ke pemerintah daerah dan berjanji akan menggelar konsolidasi untuk aksi lanjutan.
"Kami akan datang lagi dengan massa lebih besar," tambahnya.
RESPONS DPRD Batam
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ikut menjadi atensi DPRD Batam.
Ketua DPRD Batam, Nuryanto, menyampaikan rasa prihatinnya terhadap keputusan pemerintah pusat tersebut.
Mengingat, naiknya harga BBM terjadi tengah lesunya perekonomian pasca pandemi Covid-19.
"Secara pribadi, saya inginnya jangan naik. Saya tentu prihatin dengan kondisi ini," ujar Nuryanto kepada Tribun Batam, Senin (5/9/2022).

Bahkan, Cak Nur, panggilan akrabnya, mengapresiasi langkah rombongan aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Batam saat menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di Gedung DPRD Batam.
Tapi, lanjut Cak Nur, pihaknya belum bisa untuk ikut bersama rekan-rekan HMI Batam dalam menyatakan penolakan secara lantang.
Menurut politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, cara berjuang masing-masing pihak berbeda.
"Kami belum bisa menerima [ajakan penolakan] itu karena DPRD adalah unsur pemerintahan. Tapi kami akan meneruskan aspirasi kawan-kawan HMI. Pemerintah pusat harus tahu dan mendengar," tambahnya.(TribunBatam.id/Ichwan Nur Fadillah)
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google