Asosiasi Pengemudi Ojol Tolak Kenaikan Tarif Baru yang Ditetapkan Kemenhub, Sebut Tak Sesuai

TRIBUNBATAM.id- Pengemudi ojek online (ojol) yang bernaung di Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia menolak kenaikan tarif ojek online (ojol) yang ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tarif baru ojol yang mulai efektif 10 September 2022 itu dinilai tidak sesuai dengan tuntutan para driver ojol.

Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono.

Ia mengatakan, aturan baru tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan ke Kementerian Perhubungan sebelumnya.

"Kami Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia menolak KP terbaru tersebut karena ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan tuntutan rekan-rekan kami dari seluruh Indonesia yang telah kami sampaikan sebelumnya kepada Kementerian Perhubungan," kata Igun dalam keterangannya, yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (8/9/2022).

Diketahui sebelumnya, kenaikan tarif ojol tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Ia menyebut, asosiasi telah menyampaikan dua tuntutan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Baca juga: Harga BBM Naik, Driver Ojol di Batam Tunggu Penyesuaian Tarif dari Aplikator

Baca juga: CEK Tarif Baru Ojol, Mulai Berlaku Sabtu 10 September 2022, Terbagi di Tiga Zona Wilayah

Pertama, pengemudi meminta Kemenhub memberikan wewenang kepada regulator tingkat Provinsi untuk mengkaji, merumuskan dan menerbitkan tarif ojek daring dengan melibatkan stakeholder dan asosiasi pada tingkat provinsi, sehingga menghilangkan sistem zonasi yang diberlakukan pada saat ini.

Kedua, untuk biaya sewa aplikasi, pengemudi menuntut besaran tidak lebih dari 10 persen.

"Maka selagi masih ada waktu pemberlakuan efektif tarif ojek daring per tanggal 10 September 2022, kami harap regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan dapat melakukan revisi kembali," ujarnya.

Jika aturan baru dari Kemenhub tidak dilakukan revisi, kata Igun, para pengemudi akan terus menyatakan penolakannya.

"Kami bersama rekan-rekan seluruh Indonesia akan memprotes dan menolak bentuk KP yang tidak sesuai dengan tuntutan kami ini," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno menyatakan penyesuaian biaya jasa ini dilakukan dalam rangka adanya penyesuaian terhadap beberapa komponen biaya jasa seperti BBM, UMR, dan komponen perhitungan jasa lainnya.

“Untuk komponen penyesuaian biaya jasa ojek online ada 3 komponen antara lain Biaya Pengemudi yaitu kenaikan UMR, asuransi pengemudi, biaya jasa minimal order 4 KM, dan kenaikan harga BBM,” ucap Dirjen Hendro dalam keterangan.

Ia menjabarkan kenaikan tarif tersebut dibagi menjadi tiga zonasi.