Ansar Minta KPK dan Kemendagri Fasilitasi Optimalisasi Labuh Jangkar di Kepri

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan melalui video conference dari Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Kamis (8/9/2022).

Rakornas ini merupakan kolaborasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK RI dengan Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata dan Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir memberikan keynote speech pada acara tersebut dan sebagai narasumber hadir Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

Turut hadir mendampingi Gubernur Ansar, Tim Khusus Gubernur Sarafuddin Aluan, Kepala BKAD Venny Meitaria, Direktur PT. Pelabuhan Kepri Awaluddin, Direktur PDAM Tirta Kepri Mamat dan perwakilan Biro Ekonomi Pembangunan.

Dari data yang dipaparkan KPK RI, saat ini di Indonesia terdapat sebanyak 959 BUMD dengan total aset mencapai Rp 854,9 triliun.

Namun dengan aset sebanyak itu, dari beberapa indikasi memperlihatkan tidak sehatnya kondisi BUMD di seluruh Indonesia.

Seperti saat ini terdapat 239 dari 564 atau 60 persen BUMD yang tidak memiliki Satuan Pengawas Intenal (SPI), jumlah BUMD yang posisi Dewas/Komisaris lebih banyak daripada Direksi sebanyak 186, jumlah BUMD yang kekayaan perusahaan lebih kecil daripada kewajibannya (ekuitas negatif) sebanyak 17, jumlah BUMD yang merugi sebanyak 274 serta jumlah BUMD yang sakit (rugi dan ekuitas negatif) sebanyak 291.

Baca juga: Program Kepri Terang, PLN Targetkan Kabel Bawah Laut Trase Lingga Batam Selesai 2023

Gubernur Ansar pada Rakornas tersebut berkesempatan memberikan beberapa pernyataan dan pertanyaan menyampaikan, bahwa saat ini Kepri telah melakukan restrukturisasi pada setiap BUMD yang dimiliki, dan saat ini sedang konsen pada Penguatan SPI.

Kepri memiliki tiga BUMD yakni PDAM Tirta Kepri, Badan Usaha Pelabuhan (PT. Pelabuhan Kepri), dan PT. Pembangunan Kepri.

"Memang dari ketiganya PDAM sudah berjalan selama ini walau untungnya relatif masih kecil, tapi bisa menangani secara mandiri. Kemudian karena Kepri wilayah maritim, kita sedang fokus mendorong pengembangan Badan Usaha Pelabuhan yang memang memiliki potensi sangat besar yang memiliki usaha mobilisasi angkutan penumpang," ujar Gubernur.

Gubernur Ansar menambahkan saat ini Pemprov Kepri sedang mengejar Partisipasi Interest, dengan rencana pembentukan satu BUMD lagi.

Menurutnya ini berkaitan dengan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat, terutama ESDM.

"Kita sudah melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan minyak, ada yang sudah melakukan PKS, akan tetapi ini perlu percepatan"

"Untuk itu kita membutuhkan bantuan fasilitasi dari Kemendagri untuk mendorong ini, terutama membangun kesepakatan karena ada beberapa eksploitasi minyak yang dilaksanakan di atas 12 mil, dan SKK Migas sudah membantu memfasilitasi itu," kata Gubernur Ansar.

Baca juga: Wilayah Labuh Jangkar di Perairan Kepri Sudah Ditetapkan, Ini Daftar Lokasinya

Yang kedua, Gubernur Ansar menuturkan berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan wilayah laut terutama kegiatan labuh jangkar di Kepri.