Komisi II DPRD Kepri Minta Gubernur Realisasikan BLT Ojol, Angkot dan Nelayan

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta Gubernur Ansar Ahmad segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM untuk ojek online, angkot, dan nelayan.

Mengingat BLT tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Kepri berada di peringkat 10 Provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia sebesar 6 persen. 

"Kemarin pak Gubernur kan sudah membahas rencana penyaluran BLT dari 2 persen dana transfer, segera disalurkan," sebut Wahyu, Rabu (14/9/2022). 

Selain BLT, ia juga mendorong Ansar mempercepat realisasi pembentukan kawasan pertanian terpadu untuk ditanami komoditas rentan inflasi. 

Selain menstabilkan harga komoditas, realisasi kawasan pertanian terpadu juga akan membantu menurunkan angka kemiskinan karena orang tidak mampu direkrut menjadi tenaga kerja. 

"Sebelumnya kawasan pertanian terpadu ini bakal direalisasikan tahun depan, namun tidak ada salahnya kita percepat," harapnya.

Baca juga: Jelang Pemilu, Warga Batam Diminta Cek Nama di Sipol

Sebelumnya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Pemprov telah menyiapkan bantalan sosial Rp 30 miliar untuk ojol, angkot, dan nelayan. 

Ansar juga membuka peluang menyalurkan BLT untuk masyarakat kurang mampu yang belum terdata dalam DTKS Kemensos RI. 

"Kalau memungkinkan data non DTKS berhak menerima, kita akan berikan BLT," ujarnya.

Jauh sebelum kenaikan BBM subsidi, Gubernur Ansar Ahmad juga telah melakukan sejumlah langkah antisipatif dengan mengumpulkan seluruh Bupati/Wali Kota dalam rapat koordinasi di Aula Wan Seri Beni.

Dalam rapat itu, Ansar meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama Pertamina memisahkan kuota BBM subsidi antara kuota nelayan, transportasi laut, dan darat. 

Pemisahan kuota BBM ini penting untuk mengetahui jumlah ketersediaan kuota BBM berdasarkan peruntukannya. Apalagi nelayan di seluruh daerah mengeluhkan BBM subsidi yang mengalami kelangkaan. 

Selain kuota BBM, Ansar juga menyampaikan rencana pembentukan kawasan pertanian terpadu seluas ratusan hektar. Kawasan ini akan ditanami komoditas rentan inflasi. 

Saat itu, Ansar memerintahkan Disperindag dan DP2KH untuk memetakan kebutuhan komoditas rentan inflasi di Kepri. 

“Tugaskan Disperindag dan Dinas Pertanian menghitung kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi over supply sehingga harga komoditas di petani anjlok,” katanya.