Breaking News:

DISKOMINFO KEPRI

Ansar Bahas Persiapan GTRA Summit 2023 di Kepri dan Progres Jembatan Batam Bintan

Gubernur Ansar menargetkan GTRA Summit 2023 di Kepri akan dilaksanakan di awal Agustus 2023 sekaligus menyambut momen kemerdekaan

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
Biro Adpim Pemprov/Tribun
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad memimpin rapat awal persiapan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 dan progres pembebasan lahan pembangunan jembatan Batam Bintan di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (1/8/2022) 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad memimpin rapat awal persiapan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 dan progres pembebasan lahan pembangunan Jembatan Batam Bintan di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (1/8/2022).

Dalam rapat juga diserahkan sertifikat lahan hibah Pemprov Kepri kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri, Nurhadi Putra dengan peruntukan pembangunan Kantor Kanwil BPN Kepri di kawasan pusat Pemprov Kepri di Dompak.

Selain itu ada penyerahan 10 sertifikat pembebasan lahan terkait pembangunan Jembatan Batam Bintan di sisi landing point Bintan dari BPN Kepri kepada Pemprov Kepri, untuk kemudian diteruskan ke Kementerian PUPR.

Sebagaimana diketahui, usai penyelenggaraan GTRA Summit 2022 yang lalu di Wakatobi, Sulteng, telah diputuskan GTRA Summit 2023 yang akan datang akan dilaksanakan di Kepri.

Rapat kali ini membahas konsep awal pelaksanaannya untuk dilaporkan kepada Menteri ATR/BPN.

Gubernur Ansar menyampaikan, percepatan reforma agraria harus dipacu bersama. Selain anggaran untuk pelaksanaan GTRA Summit 2023 yang telah disediakan Pemprov Kepri.

Baca juga: Gubernur Kepulauan Riau Bacakan Deklarasi, Kepri Siap Jadi Tuan Rumah GTRA 2023

Gubernur juga saat ini sedang membahas pengalokasian anggaran untuk pengurusan sertifikat lahan masyarakat pesisir di luar rutinitas melalui APBN.

Sebanyak 5.000 sampai 10.000 pengurusan sertifikat melalui dana APBD ditargetkan Gubernur Ansar selesai menjelang pelaksanaan GTRA Summit 2023.

Dengan harapan, Pemprov dapat menyerahkan kepada Presiden Jokowi, selanjutnya Presiden menyerahkan secara simbolis kepada masyarakat.

"Dengan pemerintah sudah membenarkan kepengurusan sertifikat di atas lahan pesisir, dukungan APBD akan didahulukan untuk masyarakat di kawasan pesisir. Lebih khusus lagi kepada komunitas adat terpencil atau masyarakat suku terasing yang banyak komunitasnya di Lingga, Bintan, dan Batam," ujar Gubernur Ansar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved