Breaking News:

BERITA KRIMINAL

Pengacara Terdakwa Korupsi Dana BOS SMKN 1 Batam Minta Dakwaan Batal Demi Hukum

Pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi dana BOS SMKN 1 Batam minta majelis hakim menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum

Penulis: Pertanian Sitanggang | Editor: Dewi Haryati
Dok.pribadi
Pengacara dua terdakwa kasus dugaan korupsi BOS SMKN 1 Batam, Bobson Samsir Simbolon dan rekan dari Lawfirm Bellator Advocate, belum lama ini 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Penasehat hukum terdakwa Lea Lindrawijaya Suroso dan Wiswirya Deni dalam kasus dugaan korupsi dana BOS SMKN 1 Batam, sampaikan tujuh poin keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pengacara kedua terdakwa, yakni Bobson Samsir Simbolon dan rekan dari Lawfirm Bellator Advocate menyampaikan poin keberatan itu dalam sidang baru-baru ini di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Pada intinya, pengacara kedua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana BOS SMKN 1 Batam meminta majelis hakim menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum.

Dalam eksepsi itu, pengacara singgung terkait terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum (PH) dalam pemeriksaan sebagai tersangka pada 17 Oktober 2022.

Bobson menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHAP, maka terdakwa berhak untuk didampingi oleh PH pada saat pemeriksaan sebagai tersangka.

Ia menerangkan, tersangka dilakukan pemeriksaan pada 17 Oktober 2022, sebelum diberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa hukum.

"Dari BAP yang kita terima bahwa surat kuasa khusus sebagai bukti penunjukan Penasehat Hukum baru ditanda tangani pada 18 Okteber 2022. Artinya terdakwa lebih dahulu diperiksa sebagai tersangka, barulah kemudian terdakwa menunjuk penasehat hukumnya," kata Bobson.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS SMKN 1 Batam, Hakim Diminta Tolak Eksepsi Lea Lindrawijaya

Penuntut umum mengakui bahwa terdakwa menunjuk penasehat hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022. Tetapi Penuntut Umum mengatakan bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan sebagai Tersangka.

Seharusnya menurut Bobson, sesuai dengan Pasal 54 j.o Pasal 55 KUHAP, tersangka harus didampingi kuasa hukum dalam menjalani pemeriksaan.

Bobson juga mengatakan dalam penaganan kasus tersebut, penuntut umum tidak tunduk dan tidak mematuhi ketentuan KUHAP.

Penasehat hukum juga menilai dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum muncul dari proses penyidikan yang merampas dan menghilangkan hak terdakwa yang diatur didalam Pasal 54 j.o Pasal 55 KUHAP, dan itikad buruk untuk sengaja melanggar dan tidak mematuhi Pasal 75 ayat (3) KUHAP.

Kedua, Penuntut Umum dinilai tidak cermat dalam memyusun dakwaan. Dimana pengetikan nama pejabat penandatangan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum (P-16A).

Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum (P-16A) adalah untuk menugaskan seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan yang diatur didalam Pasal 140 ayat (1) j.o Pasal 143 ayat (1) KUHAP.

Sebagai satu dokumen atau akta yang sudah diterbitkan dan memiliki kekuatan hukum, maka P-16A Nomor : PRINT-3433/L.10.11/Ft.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HERLINA YOSEPHA, S.H, M.H, telah digunakan oleh Penuntut Umum sebagai dasar dan legalitasnya dalam melaksanakan Tahap-II berkas perkara pada tanggal 27 Oktober 2022 bertempat di kantor Kepolisian Sektor Batu Ampar.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved