Breaking News:

UPAH PEKERJA

BURUH Batam Minta Rekomendasi UMK Batam 2023 Ditarik dan Direvisi, Ini Jawab Wawako

Buruh Batam menolak surat rekomendasi UMK Batam 2023 dan meminta agar surat tersebut ditarik dari Provinsi dan dilakukan revisi sesuai tuntutan buruh.

TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menemui perwakilan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa, Senin (5/12/2022).  

BATAM,  TRIBUNBATAM.id - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menemui perwakilan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa, Senin (5/12/2022).

Ia mengatakan, sebelum rekomendasi dikirimkan ke Provinsi Kepri, pembahasan sudah dilakukan di tahap kota. 

Sehingga angka tersebut difinalisasi dengan penghitungan yang mengacu pada Permenaker nomor 18 tahun 2022.

"Tadi mereka sampaikan agar suratnya direvisi atau suratnya ditarik dari provinsi, dan dikirim rekomendasi baru. Saya rasa itu tidak bisa dilakukan karena belum ada dalam ketentuan sistem pemerintahan selama ini," ujarnya.

Diakuinya, persoalan soal nilai alfa yang dipermasalahkan dalam pembahasan UMK Batam 2023

Ia mengatakan itu sudah ada dalam pembahasan dengan Dewan Pengupahan kota Batam

Amsakar menilai upaya DPK untuk menaikkan upah tahun ini lebih baik dari pada tahun sebelumnya yang hanya naik Rp 35 ribu.

Baca juga: BARU Hujan Sebentar, Sejumlah Jalan di Batam Center Banjir, Warga Susah Lewat

"Ini adalah win win solution untuk semua. Semoga angka ini tidak dipermasalahkan di provinsi. DPK dalam pembahasan sudah mengusulkan angka, pemerintah sebagai fasilitator mencoba mengambil jalan tengah, dengan merekomendasikan angka tersebut. Intinya tetap mengacu pada Permenaker  nomor 18 Tahun 2022," paparnya.

Amsakar juga menampik bahwa pemerintah terlibat pembahasan bersama pengusaha terkait angka ini.

Berdasarkan informasi buruh bahkan pihak pengusaha tetap ingin UMK Batam 2023 sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021.

"Angka yang kami usulkan paling tengah. Jadi saya harap buruh juga melihat ini. Semoga dalam proses penetapan angka ini tidak ada masalah lagi. Sehingga Batam kondusif terkait UMK ini," ujarnya.

Berdasarkan surat rekomendasi Wali Kota Batam, Muhammad Rudi UMK Batam ditandatangani sebesar Rp 4,5 juta di tahun 2023 mendatang. 

Dalam pembahasan UMK Batam 2023 perwakilan buruh meminta kepada Wali Kota Batam untuk menarik kembali surat rekomendasi terkait upah tahun 2023 mendatang.

Pimpinan FSPMI, Masrial meminta rekomendasi UMK tersebut ditarik, dan diubah sesuai dengan usulan buruh.

Angka Rp 4,5 juta dinilai tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Tuntutan buruh berdasarkan biaya hidup yang saat ini di Batam mencapai Rp 5,3 juta.

Sesuai usulan buruh dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak/ KHL (Permenaker 18/2020 = 64 item KHL) sebesar Rp 5.076.139 ditambah selisih upah 2021.

"Kami minta angka itu direvisi. Karena tanggal 7 Desember nanti akan ditetapkan oleh Pak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad," sebutnya saat menemui Wakil Wali Kota Batam,  Amsakar Achmad. ( TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved