Putra Kepri Suhajar Diantoro Mediasi Polemik Bupati Meranti dengan Kemenkeu

MERANTI, TRIBUNBATAM.id - Putra Kepri Suhajar Diantoro mencoba menengahi polemik antara Bupati Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan alias Kemenkeu.

Suhajar Diantoro yang lahir di Sei Ungar, Provinsi Kepri bahkan telah bertemu dengan Bupati Meranti Muhammad Adil yang sempat viral karena ucapannya.

Pertemuan antara Suhajar Diantoro, Putra Kepri yang kini menjabat sebagao Sekjen Kemendagri dengan Bupati Meranti Muhammad Adil berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Senin (12/12/2022) pagi.

Bupati Meranti Muhammad Adil sebelumnya viral di medsos setelah kritiknya kepada perwakilan Kemenkeu saat menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau pekan lalu.

Saat menyampaikan kritiknya, Bupati Adil sebat menyebut jajaran Kemenkeu berisi iblis atau setan.

Baca juga: PT Timah Tbk Salurkan 37 Ekor Hewan Kurban ke Karimun dan Meranti

Adapun dalam rakornas itu dihadiri pula oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman.

Kemarahan tersebut disampaikan Bupati Adil karena menilai pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai.

Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni diketahui turut hadir dalam pertemuan antara Suhajar Diantoro dengan Bupati Meranti.

Kedatangan Bupati Meranti Muhammad Adil itu diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu, Suhajar Diantor kemudian memberikan nasihat kepada Bupati Meranti Muhammad Adil agar menjaga etika berkomunikasi.

Baca juga: Basarnas Cari Dua Nelayan Meranti Riau Hilang Kontak Sejak Pergi Melaut dari Karimun

Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suhajar Diantoro sesudah pertemuannya dengan Bupati Meranti, Muhammad Adil.

Suhajar Diantoro menegaskan, Kemendagri tidak akan membiarkan adanya kepala daerah yang bersikap arogan.

Kepala daerah, menurutnya, harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur.

Baca juga: Demi Dapat Gaji Lumayan, Maria Tinggalkan Meranti, Namun Tak Kunjung Dapat Kerja di Batam

Sekalipun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain.

Kemendagri tidak segan-segan menegur kepala daerah yang bertindak di luar etika yang semestinya dimiliki oleh seorang pejabat publik.

“Sangat tidak dibenarkan sikap berkata kasar. Kemendagri sangat prihatin dan memperingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak meniru perilaku yang justru mencoreng citra pemerintah,” ungkap Suhajar.

Dia meminta kepala daerah agar mampu menjaga perilaku, terlebih di tengah akses informasi yang begitu mudah.

Pasalnya, setiap perkataan maupun perbuatan yang melanggar etika bisa sangat mudah diketahui masyarakat dan menjadi catatan buruk bagi pemerintah.

Baca juga: 42 Pelaku UKM di Meranti Terima Bantuan Dana Kemitraan dari PT Timah

“Apalagi kegaduhan ini dilontarkan pejabat publik kepada entitas pemerintah lainnya, sangat tidak elok. Sekali lagi, semua bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik dan bijaksana,” ucap Suhajar Diantoro.

Terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun pihak terkait lainnya.

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” kata dia.

Selain Suhajar Diantoro, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil pada Senin (12/12/2022).

Teguran itu menyusul pernyataan yang disampaikan Bupati Adil kepada jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Baca juga: Anak Kades Kepulauan Meranti Digerebek Warga Karimun, Kerap Berduaan dengan Pasangan Perempuan

Mendagri Tito menegaskan, kepala daerah harus beretika.

"Sebagai kepala daerah, apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito sebagaimana dilansir siaran pers Kemendagri, Senin malam.

PROFIL Suhajar Diantoro

Dilansir dalam situs Kemendagri, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si, lahir di Sei Ungar, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 2 Mei 1964.

Beliau menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan pada tahun 1990.

Kemudian memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Airlangga pada tahun 2004, lalu gelar Doktor Ilmu Sosial Politik di Universitas Padjajaran pada tahun 2011.

Baca juga: Demi Dapat Gaji Lumayan, Maria Tinggalkan Meranti, Namun Tak Kunjung Dapat Kerja di Batam

Beliau dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 10 Maret 2022.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Beliau mengemban jabatan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011.

Kemudian beliau menjabat sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejak 22 Juli 2013.

Ia ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan pada 1 Juli 2015.

Beliau telah beberapa kali diamanahkan menjadi Penjabat Gubernur yakni Penjabat Gubernur Bengkulu pada tahun 2015 dan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2021.

Baca juga: Sekdaprov Kepulauan Riau Ikuti Rakor Belanja APBD Bareng Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro

Beliau juga pernah menjabat sebagai Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tahun 1 Maret 2019, Plt. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik pada tahun 2021.

Kemudian Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan pada tahun 2021.

Ia juga memperoleh beberapa penghargaan diantaranya Latihan Dasar Militer pada tahun 1984, Latihan Militer Lanjutan dari Rindam Jaya Jakarta pada tahun 1988.

Penghargaan Lencana Darma Bakti Pramuka dabn Lencana Melati Pramuka dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, serta Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun dari Presiden RI.

SOSOK Bupati Meranti

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengungkapkan kekesalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucky Alfirman.

Kekesalan tersebut ia curahkan saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada Kamis (8/12/2022).

Diberitakan Kompas.com, Senin (12/12/2022), Adil mengaku kesal karena dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang diberikan Kemenkeu nilainya dirasa kecil.

Baca juga: Masa Jabatan Anies Baswedan Habis Oktober 2022, Kemendagri Belum Ajukan Nama PJ Gubernur DKI Jakarta

Ia menjelaskan, Meranti merupakan penghasil minyak mentah yang harganya belakangan melambung.

Namun, DBH yang didapat tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak.

Muhammad Adil menyebut, lifting minyak Meranti saat ini mencapai 7.500 barrel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barrel per hari.

Sementara asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 dolar AS per barrel dari sebelumnya 60 dolar AS per barrel.

Kendati demikian, DBH untuk tahun ini sebesar Rp 115 miliar, hanya naik sekitar Rp 700 juta dari sebelumnya.

Baca juga: Pj Gubernur Kepri Suhajar Diantoro Pimpin Apel Perdana, Akui Rindu Suasana Pemprov Kepri

"Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin, uang kami tidak dikasihkan," ungkap Adil.

Lantas, seperti apa sosok Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil?

Muhammad Adil menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti di Provinsi Riau untuk periode 2021-2026.

Dilansir dari laman Tribunnews, Muhammad Adil bersama wakilnya, AKBP (Purn) Asmar, memenangkan Pilkada usai memperoleh suara 38,34 persen dari total suara.

Pasangan nomor urut 01 tersebut berhasil mengungguli dua lawan politiknya.

Pria kelahiran 18 April 1972 ini merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2018.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Lantik Suhajar Diantoro Jadi Plt Sekjen Kemendagri

Sebelum menjadi Bupati Meranti, Adil terlebih dahulu menduduki kursi anggota DPRD Provinsi Riau untuk periode 2014-2019.

Muhammad Adil kemudian terpilih kembali untuk periode 2019-2024.

Namun, periode keduanya hanya berlangsung selama satu tahun karena maju sebagai Calon Bupati Kepulauan Meranti.

Muhammad Adil menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau.

Dia tercatat mendapatkan gelar sarjana hukum pada 2007 dan magister manajemen pada awal 2022.

Selain berpolitik, Adil juga aktif mengikuti sejumlah organisasi.

Misalnya, dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2010-2014.

Pada 2015- 2019, Adil juga mengampu kursi Penasihat FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti.

HARTA Kekayaan

Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Senin (12/11/2022), Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp 4,7 miliar pada 29 Maret 2022.

Baca juga: Anak Kades Kepulauan Meranti Digerebek Warga Karimun, Kerap Berduaan dengan Pasangan Perempuan

Pada laporan harta untuk periode 2021 tersebut, Adil memasukkan tiga sumber harta kekayaan, yakni tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lain, serta kas dan setara kas.

Di antara hartanya, tanah dan bangunan menjadi penyumbang terbesar dengan total Rp 4.367.400.000.

Dalam laporan, Adil tercatat memiliki satu tanah dan bangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 910 juta.

Sisanya, sebanyak 73 tanah dengan luas berbeda yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis, Riau.

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil juga memiliki empat buah sepeda motor dan satu buah mobil dengan total Rp 174 juta.

Adapun kas dan setara kas, Adil melaporkan harta senilai Rp 244.177.310.

QADengan demikian, total harta kekayaan Muhammad Adil mencapai Rp 4,7 miliar, tepatnya Rp 4.785.577.310.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny/Diva Lufiana Putri)

Sumber: Kompas.com