60 Anggota PPK Kota Batam Dilantik, Langsung Diminta Bergegas Kerja

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 60 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Batam yang akan bekerja mempersiapkan Pemilihan Serentak tahun 2024 dilantik di Hotel Harris Batam, Rabu (4/1/2023).

Pelantikan ini merujuk pada keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Nomor 20 tahun 2022.

Ketua KPU Kota Batam Martius menyampaikan selamat kepada PPK yang dilantik.

Ia mengimbau PPK lekas berkoordinasi dengan seluruh stakeholder guna menyukseskan berbagai tahapan pemilu.

"Saya harap mulai bergegas, siapkan rencana dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Kita butuh kerjasama dengan seluruh stakeholder," kata Martius.

Anggota KPU Kepri Widiyono Agung Sulistiyo menyebutkan, Batam ini demikian istimewa. Untuk itu, penyelenggara pemilu juga harus istimewa.

Anggapan ini ia dasarkan kepada kualitas pemilih, kemudian kuantitas pemilu yang banyak juga kerap peserta pemilunya juga banyak.

"Kini Batam memiliki 60 pasukan, teman-teman PPK itu merupakan bagian dari KPU dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas juga kuantitas yang baik dalam segi keterlibatan pemilih," imbuhnya.

Baca juga: DAFTAR Gaji PPK dan PPS per Bulan, Bakal Bekerja 15 Bulan hingga Pemilu 2024

Selain menyatakan sumpah, seluruh anggota PPK yang hadir menandatangani pakta integritas. 

Untuk menjalankan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi turut menghadiri pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Batam.

Sebagai kepala daerah, Rudi berharap seluruh PPK yang dilantik dapat menjalankan amanah sesuai dengan tugas yang diembannya sebaik mungkin.

"Pemilu berkualitas salah satunya ada di tangan bapak ibu. Jika Pemilu berjalan lancar, Batam akan aman dan semakin baik," ujarnya.

Menurutnya, jika penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. Tentu saja demokratisasi akan melahirkan para pemimpin yang juga berkualitas baik di legislatif maupun eksekutif.

"Laksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.