Polemik Pollux Habibie Batam, Komisi III DPRD Soroti Sertifikat Layak Huni

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam akan mempertanyakan sertifikat layak huni apartemen Pollux Habibie Batam kepada manajemen.

Ini sekaligus merespons keluhan sejumlah pemilik unit apartemen terkait fasilitas yang belum memadai, namun terus membayar iuran.

Mereka mengungkap, sejumlah fasilitas keamanan seperti hydrant, genset, dan anti petir belum tersedia di gedung tersebut.

Belum lagi fasilitas pendukung lainnya seperti mal, kolam berenang, track joging dan gym.

Kemudian para pemilik unit juga mengeluhkan Akta Jual Beli (AJB) yang tak kunjung mereka dapatkan.

"Kami akan ke Dinas Cipta Karya untuk menanyakan perihal sertifikat layak huninya," ujar Ketua komisi lll DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: PENGHUNI Pollux Habibie Batam Kecewa, Fasilitas tak Tersedia Tapi Biaya Ditagih Terus

Selain itu, pihaknya juga akan mengecek langsung kondisi di apartemen itu.

Ia menilai, jika fasilitas di Pollux Habibie Batam belum memadai, maka wajar saja bila para penghuni enggan membayar iuran atau tagihan atas fasilitas tersebut.

"Kemudian kita akan ke Damkar soal hydrant, ke Disnaker Kepri soal tera life, dan kita akan sidak atau inspeksi ke lokasi apakah semua susah sesuai," ujarnya.

Sebelumnya, Pemilik apartemen mengeluhkan fasilitas yang dijanjikan Pollux Habibie Meisterstadt tidak lengkap.

Sementara tagihan dan iuran terus diberikan pemiliknya.

Persolan itu bahkan dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Kondisi Terkini Meisterstadt Batam - Pollux Habibie Pasca Kebakaran di Tower A5

Dalam pertemuan bersama Komisi III DPRD Batam, pemilik unit di kawasan tersebut belum bisa merasakan fasilitas yang dijanjikan oleh pihak manajemen meskipun setiap tiga bulan sekali bayar biaya utilitas senilai jutaan Rupiah.

Kebanyakan pemilik unit membeli apartemen Pollux Habibie bukan untuk dihuni, tetapi disewakan ke pihak lain.

Begitu ditanya fasilitas tak ada, otomatis konsumen kabur.