Warga Bintan Keluhkan Aksi Balapan Liar Remaja di Jalan Lintas Timur ke Kapolres

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Warga keluhkan aksi trek-trekan atau balapan liar remaja di Jalan Lintas Timur saat kegiatan Jumat Curhat bersama Kapolres Bintan di Pujasera Desa Toapaya Selatan, Bintan, Jumat (24/3/2023).

Aksi remaja tersebut sudah disikapi warga, namun belum memberikan efek jera.

"Kita juga menginginkan ketegasan dari kepolisian supaya ada efek jera bagi mereka," ucap Ketua Dusun I Desa Toapaya, Safe'i.

Ia mengatakan, jika aksi balap liar di jalan umum kerap dilakukan para remaja saat sore hari.

Bahkan di bulan puasa jelang waktu berbuka, aksi para remaja itu kerap ditemui di Jalan Lintas Timur.

"Kalau sekarang ini waktu mau berbuka mereka balapannya. Kita minta kepada kepolisian segera merespons ini untuk memberikan efek jera," harapnya.

Baca juga: Rawan Kecelakaan di Bintan, Jalan Lintas Timur Malah Dipakai Balap Liar

Selain masalah aksi balapan liar, seorang Ketua Rw, Adi juga mengeluhkan aksi pihak yayasan sebuah pondok pesantren di daerahnya yang bersikap arogan.

Pasalnya, banyak laporan yang dikirimkan pihak yayasan terhadap warganya terkait pondok pesantren.

"Padahal yang dirugikan itu warga saya, tapi warga saya yang dilaporkan pihak yayasan. Kami mintalah kepada Pak Kapolres tegas dalam hal ini," pintanya.

Menanggapi keluhan dan masukan dari warga, Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo menuturkan terima kasih, karena banyak persoalan yang disampaikan warga kepadanya.

Merespons keluhan-keluhan warga, pihaknya akan meningkatkan patroli untuk menertibkan aksi balapan liar remaja di jalan umum.

Menurutnya, aksi ini terjadi hampir di seluruh daerah di Bintan.

"Nanti kita tingkatkan patroli dengan menggandeng mitra-mitra kepemudaaan. Ini memang terjadi hampir di seluruh daerah kita," ungkapnya.

Baca juga: AKSI Balap Liar di Batam Dibubarkan Polisi, 47 Sepeda Motor Diamankan

Sementara itu terkait persoalan pondok pesantren, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasalnya, terkait pendirian dan pembangunan pondok pesantren, kepolisian tidak diberikan kewenangan.

"Kami akan koordinasi dengan Kemenag dan FKUB. Kami mencoba memonitor perkembangan di lapangan, agar tidak melakukan aktifivas yang menimbulkan konflik," tutupnya. (tribunbatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google