Pemprov Kepri Pastikan 17.209 Nelayan Dapat BPJS Ketenagakerjaan Tahun ini

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri memastikan 17.209 nelayan bakal mendapat layanan BPJS Ketenagakerjaan tahun ini.

Ini diketahui merupakan satu di antara program unggulan Gubernur Kepri Ansar Ahmad bagi para nelayan.

Program BPJS Ketenagakerjaan untuk 17.209 nelayan ini dipastikan segera disalurkan tahun 2023.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Said Sudrajat Nazlan menjelaskan, bahwa Pemprov Kepri telah mengalokasikan anggaran melalui APBD tahun 2023 ini sebesar Rp 3,470 miliar.

"Dana tersebut dialokasikan untuk keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.209 nelayan" ungkap Said.

Said juga menjelaskan, ada beberapa ketentuan penerima bantuan dari Pemprov Kepri ini.

Di antaranya yakni dipastikan diutamakan bagi yang belum pernah menerima bantuan asuransi.

Kemudian, nelayan juga berusia maksimal 65 tahun per Desember 2022.

"Bantuan BPJS ini diperuntukkan bagi nelayan kecil atau nelayan tradisional baik yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot paling besar 5 Gross Tonage (GT) maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan. Lalu tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Said mengungkap fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan berlaku selama setahun.

Selanjutnya, nelayan bisa memperpanjang secara mandiri setelah masa berlaku berakhir.

“BPJS naker itu penting karena memberikan jaminan perlindungan atas risiko kematian dan kecelakaan kerja yang dialami individu nelayan,” tutupnya.

Sebagai informasi, alokasi anggaran sebesar Rp.3,470 miliar untuk 17.209 nelayan dari pemprov Kepri ini merupakan bagian 50 persen dari skema blended budgeting antara Pemprov Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam usulan asuransi nelayan kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri, pada tahun 2023 terdapat 34.418 orang nelayan yang menerima bantuan ini.

Angka tersebut dipastikan pada Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota.